Distanbunhut4

Klungkung (Metrobali.com)-

Untuk dapat memantau secara langsung kinerja SKPD di jajaran Pemkab Klungkung, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melanjutkan program kerjanya untuk berkantor di salah satu SKPD. Perangkat Daerah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menjadi tempat berkantor Bupati asal Nusa Penida ini Selasa (26/8). Dalam kedatangannya di Distanbunhut, Bupati Suwirta langsung keliling dan memantau lingkungan kantor Distanbunhut sampai pada kantor Ketahanan Pangan (KKP).

Pantauan Bupati Suwirta itu mendapatkan ada areal atau lingkungan yang cukup luas hampir 1 Hektar, tetapi Pemkab Klungkung masih membutuhkan gedung kantor terutama gedung arsip. Tetapi kendalanya, seperti yang disampaikan Kadistanbunhut I Wayan Durma bahwa lahan yang menjadi tempat Kantor Distanbunhut  dan KKP masih merupakan lahan atas kepemilikan Pemerintah Provinsi. Dalam menindaklanjuti kondisi ini, Bupati Suwirta mengintruksikan agar mancari kepastian kepemilikan lahan ini, jika sudah menjadi milik Kabupaten, agar ada pendataan mengenai kebutuhan akan gedung kantor. Karena untuk ke depannya, agar lebih efisiensi kantor-kantor yang ada jauh dari pusat kota bisa ditarik ke areal ini.

Selain untuk mengetahui tingkat kedisiplinan Pegawai setempat, Bupati Suwirta lebih banyak memberikan pembinaan dan motivasi kepada para pegawai. “Saya tidak mau mereka memandang ada rasa ketakutan atau saya mengintrogasi mereka ketika saya memutuskan ngantor di sini, tetapi saya ingin merasakan nuansa yang ada di Kantor ini” jelas Bupati Suwirta.

Terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOM (Standar Operasional Managemen), Bupati Suwirta juga mengintruksikan untuk menindaklanjuti kedua standar operasinal tersebut. Hal ini dilakukan agar ketika mereka bertugas dan melangkah mereka lebih tau secara tertulis dan standar ini juga dibutuhkan dalam penyusunan Lakip. “Prosedurnya perlu ada baru kita melaksanakan langkah sesuai dengan Tupoksi kita, tetapi selama ini kita melangkah dulu padahal secara lisan mereka paham dengan prosedurnya. Akan tetapi akan lebih mantap lagi kalau standar operasional prosedur bisa kita lengkapi untuk semua unit dan SKPD yang ada” terang Bupati Suwirta. SUS-MB