Foto: Ketua Relawan JKJ I Nengah Tamba yang juga Calon Bupati Jembrana.

Jembrana (Metrobali.com)-

Tokoh masyarakat Jembrana I Nengah Tamba yang juga Ketua Relawan JKJ (Jembrana Kembali Jaya) mendukung upaya pemerintah menjalankan skema New Normal (Normal Baru) untuk perlahan memulihkan aktivitas perekonomian yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Namun Tamba mengingatkan persiapan New Normal harus matang, begitu juga saat implementasi harus benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Persyaratan New Normal harus jelas ada, dan komprehensif. Protokol Covid-19 juga harus tegas dan disiplin dijalankan. Jangan sampai second wave (gelombang kedua) terjadi,” kata Tamba, Minggu (31/5/2020).

Tamba yang merupakan politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ini menegaskan skema dan protokol New Normal haruslah mencakup semua sektor perekonomian dan semua aspek kehidupan.

Dari sisi aktivitas ekonomi, New Normal tidak hanya di sektor pariwisata tapi juga di industri lainnya, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan berbagai tempat yang jadi pusat aktivitas ekonomi dan juga pusat keramaian.

Secara khusus, untuk Bali skema dan protokol New Normal di sektor pariwisata harus disiapkan dengan matang dan komprehensif serta terintegrasi dengan sektor lainnya.

Sebab Bali dengan pariwisatanya posisinya sangat riskan karena mendatangkan orang. Jadi diperlukan protokol kesehatan yang terintegrasi.

“Pariwisata kan harus mendatangkan orang. Jadi memang agak kompleks protokol kesehatan sebab melibatkan banyak sektor. Bagaimana protokol kesehatan di bandara, hotel, travel, destinasi atau objek wisata dan lainnya. Jadi tidak parsial hanya di bandara, tapi semua terintegrasi,” papar Tamba mengingatkan.

Persiapan yang matang dengan protokol yang jelas wajib dimiliki Bali sehingga ada jaminan keamanan dan kesehatan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali.

“Perlu diciptakan trust di kalangan wisatawan dan masyarakat bahwa pariwisata Bali siap dengan protokol kesehatan New Normal. Percuma promosi besar-besaran kalau tidak ada jaminan di Bali aman dari ancaman Covid-19. Protokol ini yang harus diupdate,” tegas Tamba.

Di luar sektor perekonomian, New Normal juga harus disiapkan di berbagai sektor seperti pelayanan publik, sekolah, tempat ibadah dan lainnya.

“Perlu ditegaskan pula seperti apa peran pemerintah dalam New Normal. Jadi instansi pemerintah harus sudah mulai preferaring apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Pemerintah juga harus mempersiapkan anggaran,” ujar Tamba.

Mantan Anggota DPRD Bali dua periode ini menegaskan konsep New Normal harus benar-benar matang dan juga tetap memperhatikan kondisi terkini perkembangan jumlah dan sebaran kasus positif Covid-19.

Dimana saat ini Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten dan kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020. Namun dari 102 daerah tersebut, hingga kini Bali belum termasuk daerah yang dinyatakan zonasi hijau.

“New Normal jangan sampai kontraproduktif dan jadi bumerang. Jangan sampai sia-sia perjuangan siang malam Satgas Gotong Royong, para pecalang yang selama ini ngayah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Bali,” ujar Tamba.

Yang terpenting pula pemerintah harus mensosialisasikan secara masif pemberlakuan New Normal ini. Setiap orang/masyarakat harus tahu aturan New Normal.

“New Normal kalau sudah mendekati zero Covid-19. Kalau belum harus, disosialisasikan dulu persiapan New Normal,” tegas Tamba.

Ia juga mengajak kedisiplinan harus tetap dikedepankan dalam New Normal. Kalau mau bangkit dari pandemi Covid-19, masyarakat harus sadar diri dulu, disiplin dulu dari dalam diri masyarakat.

“Kata kuncinya hanya disiplin. Kalau tidak disiplin kita bisa ambyar kena Corona,” tutup Tamba. (wid)