Muhaimin Iskandar

Jakarta (Metrobali.com)-

Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya, Jawa Timur, 30 Agustus-1 September 2014 akan membahas strategi pencegahan paham radikal.

“Warga PKB, NU, dan kalangan pesantren jelas tidak sepakat atas gerakan radikal yang melakukan kekerasan atas nama Islam. Jadi, itu menjadi perhatian khusus kami,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (24/8).

Menurut Muhaimin, sebenarnya para kiai pesantren dan warga NU sudah bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya kepentingan politik yang dibungkus agama.

Namun, ia berharap rekomendasi tentang pencegahan gerakan radikal yang dihasilkan muktamar PKB nanti bisa diaplikasikan oleh pihak terkait dalam upaya deradikalisasi di Tanah Air.

Sebelumnya, Sabtu (23/8), PKB menerima rekomendasi forum diskusi tokoh muda pesantren Jawa Timur yang salah satu isinya adalah agar PKB bisa mempengaruhi pemerintah supaya bersikap lebih tegas terhadap setiap jenis gerakan radikal yang mengancam NKRI.

Rekomendasi itu merupakan hasil dari forum “bahtsul masail” atau forum pembahasan masalah tertentu yang dikaji berdasarkan hukum Islam, yang diikuti kiai muda dari 60 pesantren di Jawa Timur.

Hadir dalam forum itu antara lain KH Muhammad Ali Romzi (Gus Romzi) dari Ponpes Darul Ulum, Selo Tumpuk, Kabupaten Blitar M Shodif (Gus Shodif) dari Ponpes Al Falah Malang, Gus Hazani Zubair (Ponpes Nurul Chilil, Bangkalan) Gus Toif (Ponpes Al Falah, Ploso, Jombang), Gus Ahmad Athoillah (Ponpes Denanyar, Jombang), Gus Aizzudin (Ponpes Tebuireng, Jombang), dan Gus Faiz (Ponpes Nurul Jadid, Probolinggo).

Para kiai muda itu menyatakan tak sepakat konsep pembentukan Daulah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia karena bertentangan dengan negara Pancasila yang sah secara hukum Islam. AN-MB