Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MOU Capabilty Review dengan BPKP, Pastika Harapkan Kikis Mental Feodal Jajarannya

Metro Bali
single-image

Foto Audiensi dengan BPKP tentang Piloting Review KapabilitasDenpasar (Metrobali.com)-

Keberhasilan reformasi di kalangan birokrasi sangat ditentukan oleh pelaksanaan reformasi mental terhadap para pemimpinnya. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima  rombongan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana, di ruang kerja Gubernur Bali, Jumat (16/10). Lebih  jauh disampaikan Pastka meski Indonesia sudah berbentuk republik sejak tahun 1945, tetapi secara sosio-kultural budaya feodalisme masih ada. Seringkali para pemimpin merasa superior dan rakyat dianggap inferior. “Itu yang menyebabkan saya berpikir kenapa republik dengan kekayaan sebanyak ini tetapi rakyat tidak makmur. Jadi ya karena budaya feodal itu, para pemimpin masih berpikir sebagai raja yang seharusnya dilayani,” ujarnya. Mental feodal diharapkan Pastika bisa direformasi dari  kalangan pemimpin bangsa.

Sementara itu dijelaskan Ardan Adiperdana, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pihak BPKP bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpas dan RB) akan  menerapkan sebuah model review pada instansi pemerintah yang disebut ‘Capability Review’. Dan Pemprov Bali khususnya pada Dinas Pariwisata akan dijadikan pilot project penerapannya, dengan kontrak awal selama 2 tahun. Ia juga menyebutkan program ini juga sudah diterapkan terhadap daerah lain yakni Kota Bekasi. Lebih jauh menurutnya, model review itu juga akan mengajarkan pendidikan mengenai tiga pilar yaitu  leadership, strategy dan delivery yang dalam pelaksanaannya juga akan didampingi tenaga ahli dari Australia.

Gubernur Pastika yang  mengapresiasi program ini meminta agar pihak BPKP menyelipkan materi reformasi mental guna mengikis mental feodal di kalangan jajaran pemerintah. “Saya harapkan reformasi mental masuk dalam materi, sehingga terjadi perubahan sikap mental feodal dengan sistem yang dilaksanakan,” ujar Pastika.

Lebih jauh Gubernur Pastika menilai capability review mutlak harus ada dan harus diikuti oleh organisasi modern, walaupun sistem tersebut belum familiar.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan  nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Pemprov Bali dengan BPKP terkait Piloting Capability Review tersebut yang dilakukan  oleh Gubernur Bali dan Kepala BPKP RI. Audensi juga dihadiri Wakil Gubernur Bali, Inspektur Provinsi Bali, Deputi I BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Bali, Staf Ahli Kemen PAN-RB, dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali.

Seusai Audensi, Rombongan BPKP mengadakan sosialisasi model review tersebut yang diikuti oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Bali di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali. Wagub Ketut Sudikerta yang kala itu membuka sosialisasi, mengharapkan model review tersebut bisa memberikan asas manfaat kepada jajaran birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Wagub menghimbau para peserta untuk menyimak dengan seksama agar bisa diaplikasikan dengan baik dilapangan.  AD-MB

Bagikan :
Baca Juga :
Tingkatkan Kemanunggalan TNI-Rakyat, Koramil 1609-01/Buleleng Gelar Komsos Dengan Masyarakat

Leave a Comment

Your email address will not be published.