Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Minimalisir Praktek KKN , Pastika Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

Metro Bali
single-image

audiensi komisi informasiDenpasar (Metrobali.com)-

Keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan. Di era keterbukaan dewasa ini , keterbukaan badan publik serta partisipasi masyarakat untuk lebih peduli akan hal yang dilakukan pemerintah menjadi unsur yang saling melengkapi. Sehingga dengan upaya tersebut praktek praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalisir, sehingga pemerintahan yang berjalan dengan baik dan bersih akan dapat terwujud. Semua elemen perlu tahu tentang penggunaan anggaran yang notabene uangnya berasal dari rakyat. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audensi dari Komisi Informasi Provinsi Bali di ruang kerjanya Kamis (25/2). Lebih lanjut Pastika menyampaikan, Pemprov Bali melalui kegiatan simakrama, Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) serta interaktif melalui radio maupun televisi telah menunjukkan komitmen  dan bukti nyata dalam mewujdkan  keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali,  I Nyoman Gede Legawa Partha, memaparkan komisi informasi yang memiliki tupoksi untuk penyelesaian sengketa informasi, dalam laporan kinerja tahun 2015 melaporkan bahwasannya dari akhir tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 telah masuk sekitar 10 penyelesaian sengketa informasi ke pihaknya. Namun dari 10 sengketa yang ada hanya 1 sengketa yang memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti dan hingga saat ini prosesnya sudah masuk tahap kasasi. Sengketa lainnya gugur dikarenakan tidak memenuhi persyaratan. Legawa juga melaporkan pada tahun 2014 Provinsi Bali menduduki possisi 5 besar nasional sebagai Provinsi  transparan dari hasil perangkingan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, namun amat disayangkan pada tahun 2015 Provinsi Bali tidak dapat mempertahankan posisinya. Tergesernya posisi Provinsi Bali dari 5 besar Provinsi transparan  bukanlah disebabkan karena sedikitnya kasus yang ditangani pihaknya mengingat banyak sedikitnya kasus tidak menjadi indikator penilaian. Untuk itu pihaknya sedang mengkaji permasalahan yang ada yang menyebabkan tergesernya posisi Provinsi Bali tersebut. Permasalahan juga disampaikan oleh I Gede Agus Astapa selaku komisioner yang membidangi advokasi, sosialisasi dan edukasi , tentang minimnya anggaran yang dimiliki untuk kegiatan sosialisasi, sehingga kegiatan sosialisasi hanya bisa dilakukan sebatas di tingkat lembaga lembaga pemerintahan saja. Mengakhiri laporannya kali ini,  Legawa juga meminta  agar peran daripada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di masing masing SKPD agar meningkatkan perannya dan berfungsi lebih optimal. Menanggapi hal tersebut , Gubernur Pastika kembali mengingatkan agar Komisi informasi bekerja berdasarkan NSPK ( Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria ). NSPK harus menjadi patokan kita dalam bekerja dan patokan dalam mengukur kinerja kita. Dalam pemberian pemeringkatan tentunya sudah jelas ukuran serta tolak ukur dari pemberian peringkat tersebut. Untuk itu amatlah penting bekerja berdasarkan patokan NSPK tersebut. “ Apa yang menjadi tolak ukur kita harus tahu, NSPK harus jelas,” tegasnya. Berkenaan dengan keterbatasann anggaran sosialisasi  yang dimiliki Komisi Informasi, Pastika menyampaikan hal tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti dengan mengaju pada NSPK yang ada.  Menutup arahannya orang nomor satu ini meminta Komisi Informas Provinsi  Bali untuk terus memacu kinerjanya sehingga era keterbukaan informasi khususnya di Provinsi Bali akan semakin meningkat dan sejalan dengan semangat gerakan nasional  revolusi mental yang sduah dideklarasikan Pemprov baru baru ini. AD-MB

Bagikan :
Baca Juga :
Mahfud Menolak pemulangan 660 WNI bekas anggota ISIS

Leave a Comment

Your email address will not be published.