Penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab. Badung dengan TNI, Polri dan dengan MUI, disaat Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kependudukan dan KB di Puspem Badung, Jumat
Mangupura (Metrobali.com)-
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung tahun 2013 cukup tinggi sebesar 4,64% dan lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Bali sebesar 2,10% dengan Total Fertility rate (TFR) 1,97% lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Bali 2,3%. Ini berarti 2,67% laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh migrasi. Mengantipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung mengadakan kesepakatan bersama (MoU) tentang kependudukan dan Program KB antara Bupati Badung, Kapolres Badung, Polresta Denpasar, Dandim 1611 Badung serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Hal tersebut ditekankan Bupati Badung A.A. Gde Agung saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kependudukan dan KB di Puspem Badung, Jumat (21/3) kemarin. Pada Rakerda tersebut Bupati juga menyerahkan Komitmen Kinerja Program (KKP) tahun 2014 kepada Camat se-Badung. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung diwakili IB Sunartha, Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Humphrey Apin, Ketua TP PKK Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua DWP Badung Ny. Kompyang R. Swandika serta WHDI Badung.
Lebih lanjut Bupati Gde Agung menegaskan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab. Badung dengan TNI, Polri dan dengan MUI, sebagai wujud keseriusan Badung dalam menangani pengendalian penduduk, dengan prioritas sasaran adalah para penduduk pendatang yang selama ini belum menjadi sasaran pelayanan keluarga berencana. “Program  pelayanan  KB yang sudah berjalan baik selama ini agar terus ditingkatkan, tenaga lini lapangan agar lebih serius dalam memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Melalui kerjasama ini diharapkan masyarakat akan semakin sadar ber-KB,” tegasnya.
Dijelaskan, diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014  yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tentunya diharapkan akan berimplikasi terhadap kebijakan, strategi dan program keluarga berencana yang diyakini dapat mengurangi kesenjangan dan unmet need pasangan usia subur (PUS), terhadap pelayanan kebutuhan KB. Dengan demikian seluruh pasangan usia subur akan mendapatkan pelayanan KB dengan mudah, terjangkau dan berkualitas yang akhirnya setiap keluarga memiliki peluang untuk mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan resiko tinggi dan sekaligus membentuk keluarga kecil menuju keluarga bahagia dan sejahtera.
            Menurut Plt. Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Humphrey Apin, Rakerda program KKBPK tingkat Kabupaten/Kota merupakan salah satu rangkaian mekanisme manajemen operasional Program KKBPK yang dimulai dari Rakernas Nasional dan Rakerda Provinsi. Tujuan rapat kerja untuk meningkatkan komitmen tentang kebijakan, strategi dan langkah-langkah operasional untuk memenuhi sasaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 dibidang Program KKBPK. Humphrey Apin menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Badung yang telah mendukung program KKBPK Provinsi Bali, baik dari segi kelembagaan dengan bentuk Badan KBKS dan ini satu-satunya di Indonesia.
            Sementara itu Kepala Badan KBKS Badung Ni Putu Rianingsih melaporkan, bahwa Rakerda Pembangunan Kependudukan dan Program KB ini diikuti 90 peserta dari unsur SKPD terkait, organisasi wanita, TNI Polri, bidan praktek swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengusaha yang peduli terhadap kemiskinan. Rakerda mengambil tema pemantapan pelaksanaan pembangunan kependudukan, KB dan keluarga sejahtera tahun 2014 menuju penduduk tumbuh seimbang tahun 2015. Rakerda ini memiliki tujuan salah satunya tersosialisasinya rencana aksi pengendalian kuantitas penduduk 2014-2015 serta tercapainya rencana aksi pembangunan KB dan kesehatan reproduksi 2014-2015 menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera. RED-MB