BPK dan Gubernur Bali

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur  Bali Made Mangku Pastika meminta seluruh jajarannya dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali mulai Eselon III, II dan Eselon I untuk merespon dan memenuhi permintaan dari BPK RI baik itu berupa data, informasi dan kelengkapan yang valid lainnya sehingga mempermudah pihak BPK dalam melakukan pemeriksaan sehingga dengan demikian opini WTP yang sudah di ujung jari dapat kita peroleh tahun ini.

Demikian disampaikannya saat acara pengarahan Anggota VI  BPK RI kepada para pejabat eselon 1,2 dan 3 di lingkungan Pemprov Bali, diruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (1/4). Menurutnya sejak 4 tahun mulai 2009 Pemprov memperoleh opini disclamer  dan terus meningkat menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian)  berturut-turut tahun 2010, 2011, 2012.

“ Saya berharap laporan keuangan tahun 2013 kita memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sehingga laporan keuangan kita memenuhi standar akuntansi pemerintah “,  Imbuhnya.  

Pastika menambahkan  dalam proses pemeriksaan oleh tim audit BPK agar seluruh Kepala SKPD untuk merespon dengan cepat permintaan data maupun klarifikasi dari tim audit. “ Jangan staf dilepas,  untuk memberikan keterangan dan klarifikasi  tugaskan pejabat yang benar-benar memahami dan menguasai permasalahan , “ tandasna seraya menambahkan ini perlu agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara SKPD dengan Tim Audit.

Sementara Anggota IV BPK RI DR. Rizal Djalil menyampaikan bahwa yang terpenting dalam pemeriksaan BPK nanti yang akan segera turun adalah bagaimana kecepatan SKPD dalam merespon setiap pemeriksaan. Apakah ketersediaan data yang akurat, maupun informasi-informasi selengkap dan sedini mungkin terutama informasi-informasi yang berpengaruh terhadap penilaian opini tersebut .

“ Yang terpenting adalah sikap keterbukaan  kepada tim  dan tidak perlu takut, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing sehingga dalam pemeriksaan kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai karakteristik daerah tersebut “ ujarnya.

Untuk Pemerintah Provinsi Bali kendala dari pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya  memang persoalan aset, tapi hal ini sudah diselesaikan. Ia  berharap Pemprov Bali mampu meraih opini WTP, tidak kalah dari Provinsi Lainnya dan saya yakin Bali bisa. Demikian tambahnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Para Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali beserta para Pejabat Eselon III dilingkungan Pemprov. Bali, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dan undangan lainnya. AD-MB