chatib basri

Jakarta(Metrobali.com)-

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting, untuk mendorong proses reformasi birokrasi yang makin memadai.

“Reformasi dilakukan dari hal yang paling sederhana, salah satunya dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik” kata Menkeu saat memberikan sambutan dalam acara “Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Keuangan” di Jakarta, Jumat (18/7).

Menkeu mengatakan memberikan pelayanan publik yang baik tidak mudah dilakukan, namun hal tersebut harus dilakukan dalam proses reformasi birokrasi, dengan melakukan berbagai perbaikan agar kualitas pelayanan semakin baik.

“Kita harus bisa mengakui adanya kesalahan. Kalau ada ‘denial’ (keluhan,red) , tidak akan ada perbaikan. Karena semakin banyak persoalan, maka semakin memperbesar peluang untuk mengadakan perbaikan pelayanan,” katanya.

Menkeu mengatakan peningkatan pelayanan dengan melakukan perbaikan harus diupayakan, karena rasa kepercayaan dari konsumen sangat penting, dan respon cepat atas berbagai keluhan menjadi prioritas utama untuk dilakukan.

“Kalau kehilangan ‘trust'(kepercayaan,red) biayanya besar, dan bisa mempengaruhi loyalitas. Solusinya bagaimana ‘voice'(pendapat,red) masyarakat bisa dipresentasikan dan komplain (keluhan,red) diubah menjadi sesuatu yang produktif,” katanya.

Hingga saat ini, penyelenggaraan pelayanan publik dan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan sejalan dengan proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan sejak awal dasawarsa 2000-an pada hakekatnya berawal dari keinginan institusi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan secara akuntabel dan transparan.

Dalam acara tersebut, ikut hadir Ketua Ombudsman, perwakilan Kementerian PAN dan RB, perwakilan KPK serta menghadirkan para pemangku kepentingan yang menerima pelayanan Kementerian Keuangan.

Selain itu hadir para penerima Anugrah Citra Pelayanan Prima 2013 yaitu KPP Wajib Pajak Besar I, Kepala KPPN Semarang II, Kepala KPKNL Denpasar, Kepala KPPBC Madya Kudus, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal. AN-MB