kesetaraan gender

Pandeglang (Metrobali.com)-

Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, mengharuskan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan PUG.

“Mengacu pada Inpres No.9 tahun 2000, maka memang sudah seharusnya PUG dijadikan sebagai strategi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di Pandeglang,” kata Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi di Pandeglag, Kamis (18/9).

Melalui PUG, kata dia, maka gender dijadikan sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan, kata dia, telah menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang pencanangannya dilakukan sejak tahun 2000.

“PUG sebagai strategi pembangunan, maksudnya dengan memasukan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan,” katanya.

Erwan juga menyatakan, PUG dalam program pembangunan, di antaranya bertujuan mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di daerah, mewujudkan sistem politik yang demokrasi.

Tujuan lainnya, kata dia, yakni mewujudkan pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sangat penting adanya koordinasi semua pihak untuk bersama-sama menyusun rencana aksi PUG di Kabupaten Pandeglang.

Di Kabupaten Pandeglang, lanjut dia, sudah terbentuk Pokja PUG dan diharapkan terus diperkuat, terutama kelembagaannya, agar Pandeglang bisa meraih penghargaan Parahita Ekapraya.

“Anugrah itu diberikan bagi kementriaan/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam mengimplementasikan strategi yang terkait dengan PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai sektor pembangunan,” katanya.

Kepengurusan PUG Mengingat pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi meminta agar setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kecamatan serta kelurahan/desa di daerah itu membentuk kepengurusan PUG.

“Saya sudah menyampaikan permintaan itu pada setiap SKPD dan kecamatan serta desa/kelurahan membentuk PUG, dan ini harus dilaksanakan,” katanya.

Selain itu, bupati juga meminta agar program PUG dimasukkan dalam program setiap dinas/instansi yang didukung dengan penganggaran yang memadai.

Di Kabupaten Pandeglang, kata dia, kepengurusan PUG telah terbentuk yang diketuai oleh Sekretaris Kabupaten Pandeglang Aah Wahid Maulany, maka perlu ditindaklanjuti oleh SKPD sampai desa/keluraha.

Erwan juga menyatakan, pemerintah Kabupaten Pandeglang mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkan kesataraan gender di dareah itu, serta melibatkan kaum perempuan dalam setiap program pembangunan.

“Pembangunan dan kemajuan itu bukan hanya milik laki-laki tapi juga hak perempuan, maka harus ada kesempatan yang sama,” ujarnya.

Kesetaraan gender, kata dia, sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan sebagai indinasinya banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Ia juga mengharapkan, agar kepengurusan PUG dapat terbentuk hingga tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

“Nanti akan kita minta para camat dan lurah/kepala desa untuk membentuk kepengurusan PUG,” katanya.

Camat Karangtanjung Doni Hermawan menyatakan siap membentuk kepengurusan PUG tersebut, selain karena sudah ada perintah dari bupati juga sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender.

“Kita segera membentuk kepengurusan PUG tingkat kecamatan, dan akan meminta para lurah untuk mengikutinya,” katanya.

Banyak Kemampuan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Banten Siti Erna Nurhayati menyatakan perempuan mampu melaksanakan tugas apapun, baik bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

“Saya kira salah kalau masih ada pihak yang meragukan kemampuan perempuan dalam melaksanakan berbagai tugas. Semua pekerjaan yang selama ini dimonopoli laki-laki sebenarnya juga bisa dilaksanakan oleh perempuan,” katanya.

Yang penting, kata dia, kaum perempuan diberi kesempatan untuk berkarya dan membuktikan kemampuannya. Sudah waktunya keseteraan gender dilaksanakan secara penuh.

Ia menyatakan, saat ini sebenarnya sudah banyak perempuan Indonesia yang mampu membuktikan kemampuannya, baik dibidang politik maupun pemerintahan.

“Ibu Megawati Soekarnoputri jadi presiden, dan banyak menteri, direktur utama BUMN hingga pejabat pemerintahan dan anggota legislatif dari kalangan perempuan,” kata Erna yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pandeglang itu.

Di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeglang sendiri, kata dia, banyak pejabat dari kaum perempuan, mulai Wakil Bupati Heryani, Asisten III Ida Novaida, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tati Suwagiharti serta banyak lagi.

Erna juga mengajak kaum perempuan, terutama di Kabupaten Pandeglang, untuk tidak ragu-ragu melakukan aktivitas positif di luar pada bidang apapun.

“Banyak yang bisa dilakukan, kalaupun tidak menjadi PNS atau anggota DPRD, kan bisa juga jadi kontraktor usaha lainnya,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut.

Namun, kata dia, kaum perempuan harus tetap sadar akan kondratnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, karena itu apapun pekerjaannya tugas di rumah jangan sampai terbengkalai.

Selain itu, kata dia, setinggi apapun jabatan, maka ketika berada di rumah harus tetap memposisikan diri lebih rendah dari suami, karena suami merupakan imam dan pemimpin dalam rumah tangga.

“Kalau ada perempuan yang dirumahnya merasa lebih hebat dan lebih tinggi dari suami dan tak bisa mengurus rumah tangga, maka sesukses apapun dalam pekerjaan, maka sebenarnya dia sudah gagal,” katanya.

Pengamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Banten Raya Hendriyana, MSi menyatakan banyaknya kalangan perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan, baik eksekutif maupun legislatif telah memberikan “warna” tersendiri dalam perkembangan bangsa dan negara.

“Banyak perempuan yang diberi amanat, baik di pemerintahan maupun di legislatif, ternyata mampu menjalankannya dengan baik,” katanya. AN-MB