Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Mengawal Netralitas TNI Dalam Pemilu

Metro Bali
single-image

Jakarta (Metrobali.com)-

Di tengah tudingan miring terhadap era reformasi, mulai “mati suri” hingga “gagal”, agaknya masih ada sikap yang ingin diwujudkan secara empirik.

Salah satunya, adalah komitmen yang ingin ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada masyarakat, yakni menjaga jarak sekaligus menjauhi wilayah politik praktis.

Jika pada masa sebelum reformasi –tepatnya pada era rezim Orde Baru–tidak sedikit militer aktif, yang kala itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di mana Polri masih menjadi bagiannya–menjadi kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, duta besar, maka dengan komitmen reformasi, pimpinan TNI memberikan penegasan tidak akan bermain dengan politik praktis lagi.

Meski komitmen tersebut adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi, namun kelompok kritis, baik LSM, pengamat dan ilmuwan politik-militer tetap menginginkan adanya pengawalan akan berjalannya secara utuh dari TNI tersebut.

Dalam pemilihan umum (Pemilu) pasca-reformasi, sekurangnya sikap TNI untuk berjarak dengan politik praktis, tidak cukup mencuat menjadi bahasan publik. Artinya, komitmen tersebut setidaknya masih dalam arah yang diharapkan.

Kini, menjelang Pemilu 2014 –baik untuk legislatif maupun presiden–komitmen TNI tersebut kembali akan diuji.

Lantas, sejauh mana konsistensi sikap TNI tersebut bisa diukur? Atas pertanyaan sejauh mana konsisten TNI tidak lagi berurusan dengan politik praktis, seperti dalam Pemilu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskannya.

“TNI akan tetap pada posisi netral saat mengawal Pemilu 2014, namun akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar proses Pemilu berjalan lancar,” katanya usai gladi bersih peringatan HUT ke-68 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10).

“Kami melarang prajurit dan komandannya. Kami tarik kalau ada yang aneh-aneh termasuk sarana dan prasana dilarang untuk partai politik,” katanya.

Baca Juga :
Wagub Sudikerta Tinjau GOR Lila Bhuana

Ia menegaskan seandainya TNI punya gedung dipinjam tidak boleh, truk untuk kampanye juga tidak boleh.

“Kalau terbukti kami akan copot siapa pun dia,” kata Moeldoko dan menambahkan netralitas TNI dalam mengawal Pemilu bukan hanya ditunjukkan pada sikap, melainkan harus didasari dengan niat para prajurit TNI untuk tidak berpihak kepada siapa pun.

Pertaruhan Lebih jauh untuk menegaskan komitmen TNI itu, Moeldoko yang juga mantan Kepala Staf TNI-AD itu menyatakan “siap mempertaruhkan kepalanya jika dwifungsi ABRI muncul lagi”.

“Dwifungsi ABRI tidak akan lahir lagi, kalau lahir potong leher saya,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta masyarakat tidak mencurigai niat baik TNI itu.

TNI, kata Moeldoko, akan memberikan bantuan dengan sungguh-sungguh pada penyelenggaraan Pemilu, seperti bila KPU perlu alat angkut untuk membantu distribusi barang, akan disiapkan tanpa ikut campur lebih dalam.

Dalam kaitan itu, anggota Komisi I DPR –yang membidangi masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika–Tjahjo Kumolo meminta TNI harus senantiasa meningkatkan profesionalisme.

Ia juga menegaskan jangan sekali-kali TNI menyakiti rakyat dan mencederai demokrasi di Tanah Air.

“Netralitas TNI harus jadi kata kunci bahwa TNI adalah milik dan kebanggaan kita semua, milik rakyat Indonesia,” katanya di Semarang, Sabtu (5/10).

Ia mengingatkan bahwa TNI lahir dari rakyat bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut dia, TNI harus menjunjung tinggi Sapta Marga yang pasal pertamanya menyatakan bahwa TNI sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.

“TNI harus konsisten kembali ke jati dirinya sebagai TNI yang Sapta Margais dan Pancasilais,” kata Tjahjo Kumolo.

Revitalisasi pengabdian Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada peringatan HUT TNI ke-68 juga meminta seluruh jajarannya untuk merevitalisasi dan merefleksikan pengabdian secara kontekstual bagi kepentingan nasional.

Baca Juga :
DPRD Tetapkan Raperda Perubahan atas Perda No. 1 Th 2011 Tentang Pajak Daerah

Revitalisasi TNI itu menyangkut empat hal penting, yaitu pembangunan ekonomi nasional, memelihara kerukunan dan kesatuan bangsa, menyukseskan Pemilu dan kepemimpinan nasional 2014, serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Keempat hal penting itu perlu disadari oleh segenap komponen bangsa dan segenap prajurit serta PNS TNI, karena di era globalisasi ini, faktor stabilitas politik dan keamanan sangat memainkan peranan penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia, yang membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat.

Ia mengemukakan dalam konteks tugas-tugas TNI dalam mendukung pelaksana keempat hal penting tersebut, tersimpul pada implementasi moto TNI “Bersama Rakyat, TNI Kuat”.

Bersama dengan dukungan rakyat, katanya, TNI akan semakin siap dan mantap melaksanakan tugas dengan langkah antisipatif serta responsif, termasuk menjaga dan mengamankan aset-aset sumber daya ekonomi nasional secara tegas, yang menjadi modal pembangunan nasional.

“Bersama rakyat, kita cegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketentraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa, Pemilu yang lancar serta kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah NKRI,” katanya.

Pesan penting lainnya dari Panglima TNI, meminta jajarannya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan moral dan etika bagi prajurit dan PNS TNI dalam melaksanakan tugas.

Profesionalisme keprajuritan, harus terus ditingkatkan dengan terus belajar dan berlatih, dengan tetap menjaga soliditas dan solidaritas antarprajurit, agar bisa terbangun kebersamaan bersama rakyat. Sedangkan militansi keprajuritan dilakukan melalui penguatan dan pengamalan nilai-nilai Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Namun, diakuinya bahwa tugas nonmiliter TNI, seperti bakti sosial yang dilakukan oleh prajurit TNI masih dipersepsi secara minor.

Tetapi ditegaskannya bahwa kegiatan bakti sosial tidak diboncengi kepentingan penguasa.

Baca Juga :
Aparat Desa Jembrana Diingatkan Tidak Mengeluh

“Kadang sulit jadi TNI, berbuat baik saja dicurigai. Tapi, saya tak perduli sepanjang untuk kepentingan rakyat, akan saya jalani. Bagian dari tugas operasi militer selain perang banyak yang berkaitan dengan sosial dan budaya, tak ada kaitan dengan politik sama sekali,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta masyarakat tidak mencurigai niat baik TNI itu. AN-RED-MB

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.