Mangupura (Metrobali.com)-

 

Penanggulangan kemiskinan merupakan komitmen bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Untuk itu seluruh jajaran pemerintah dan semua lapisan masyarakat untuk bersinergi menyatukan program kegiatan guna menekan angka kemiskinan di wilayah masing-masing. Hal tersebut diungkapkan Sekda Badung Kompyang R. Swandika saat membuka Semiloka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Badung di Puspem Badung, Jumat (16/3).

Semiloka dihadiri Kepala BPMD & Pemdes Provinsi Bali I Putu Astawa, Kepala BPMD & Pemdes Badung Putu Gede Sridana, Inspektur Badung Wisnu Bawa Temaja, SKPD terkait, PJOK, Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan serta Perbekel/Lurah se-Badung.

Sekda menekankan, Pemkab Badung telah menetapkan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan dari tahun ke tahun dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan program ini Pemkab Badung melibatkan seluruh stakeholder masyarakat, sebab tanggung jawab ini tidak hanya ada pada pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat utamanya dari para pengusaha melalui kegiatan CSR.

Begitu penting dan strategisnya program penanggulangan kemiskinan ini, maka semiloka PNPM-MPd juga sangat strategis dalam upaya memperkuat komitmen kita bersama untuk menekan angka kemiskinan di Badung. Melalui semiloka ini pula sebagai media evaluasi apa yang telah dikerjakan dan apa hasilnya yang telah dinikmati oleh masyarakat terkait dengan beberapa kegiatan pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat untuk menyusun program-program penanggulangan kemiskinan.

Sekda mengakui angka kemiskinan di Badung dari tahun ke tahun mengalami penurunan bahkan angka kemiskinan di Badung lebih rendah dari angka rata-rata kemiskinan nasional maupun kemiskinan di Bali.

“Walaupun demikian kita tidak perlu berbangga hati karena tantangan, permasalahan di masyarakat sangat dinamis, terlebih lagi sekarang ada wacana kenaikan BBM yang tentunya membawa konsekuensi logis kepada kemungkinan akan menurunnya pendapatan perkapita dan tentu berpotensi munculnya angka-angka kemiskinan baru. Inilah yang patut kita waspadai dan antisipasi bersama,” ujar Kompyang seraya menambahkan melalui semiloka ini akan muncul pemikiran-pemikiran yang cerdas bagaimana kita membuat program kegiatan sehingga berhasil mengurangi angka kemiskinan di Badung.

Dana yang dikelola dalam pelaksanaan PNPM-MPd ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Badung (DDUB = Dana Daerah Urusan Bersama) dengan total nilai Rp. 7.375.000.000. Dana tersebut diperuntukan untuk 4 kecamatan lokasi PNPM-MPd yaitu Kecamatan Kuta Selatan Rp. 1.580.000.000, Mengwi Rp. 2.080.000.000, Abiansemal Rp. 2.080.000.000 dan Petang Rp. 1.635.000.000. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Usai semiloka PNPM-MPd ini, Badung akan menggelar Musrenbang Kabupaten pada tanggal 27 Maret 2012 mendatang. Musrenbang disamping bertujuan menyerap aspirasi maupun program kegiatan yang muncul dari masyarakat, juga akan mengkalaborasi hasil-hasil semiloka ini dengan hasil dari Musrenbang sehingga menjadi RKPD 2013 yang akan dimasukkan pada APBD 2013.  MB1