I Made Pria Dharsana

Dalam pidato pertamanya usai pelantikan, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menegaskan soal sasaran pembangunan jangka menengah 2019-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan pernyataan itu, Jokowi menyadari keunggulan yang paling besar adalah dengan SDM yang unggul. Dan yang pasti bagaimana mendobrak rutinitas dengan meningkatkan produktivitas yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Semuanya tentu tidak hanya dengan “kalimatun sawa (hanya dengan kata-kata)” dan bukan pula hanya sekadar bermimpi, melainkan luapan cita-cita menuju satu abad Indonesia merdeka mestinya, tahun 2045 dengan pengharaoan Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Menurut hemat penulis, cita-cita Presiden Jokowi itu perlunya menggunakan kemerdeka an politik. Tapi tentu saja tidak berarti meremehkan persoalan sosio ekonomi dan tidak pula melupakan sifat Indonesia multikultur Keindonesiaan.

Untuk itu, Indonesia tentu tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik saja. tetapi harus berencana menata kembali fokus kegiatan untuk melaksanakan program-program yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton,” tegas Presiden Jokowi dalam pidato pertama kalinya setelah dirinya dilantik.

“Untuk masa yang panjang, sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. “Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” ujar Jokowi.

Dan orientasi juga inovasi harua terus berlanjut dengan apa yang disebut Jokowi menuju negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan yang menjadi target pemerintah. Dan tentu saja ini menjadi target bersama.

Harapanya, di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun dimana Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. “Kita harus menuju ke sana,” tegas Jokowi dalam pidatonya.

Di sini terlihat keunikan Jokowi dalam hitungan, kalkulasi, serta target yang menurutnya, sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu harus diraih karena tidak datang otomatis, dan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Menurut pendapat penulis, masih buruknya manajemen birokrasi bisa menghambat percepatan pembangunan. Bahkan dalam pidatonya Presiden Jokowi mengungkapkan secara terbuka, bahwa seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Dan kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat.

Konsep good governance ternyata belum sepenuhnya berhasil di era Pemerintahan Jokowi – JK. Hal ini juga diakui oleh Jokowi, bahwa ternyata rakyat belum merasakan
hasilnya. Dan Prediden menegasakan yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah.

“Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” terang Jokowi.

Dan penulis memandang masih panjang jalan yang perlu ditempuh Jokowi untuk memyemai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Tapi rupanya Presiden sudah melihat potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasil an menengah sangat besar.

Saat ini, menurut Presiden Jokowi, Indonesia tengah berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja.

“Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif,” ujar Jokowi.
Ini kesempatan besar yang mesti dimanfaatkan agar bonus demografi tidak malah menjadi beban pembangunan.

Tentu saja dalam prosesnya, tidak serta merta berhasil. Oleh karenanya, lima tahun ke depan yang perlu dikerjakan:

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang
pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur di lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, dan di pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembang an UMKM juga akan langsung direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus di lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?

Dipenghujung pidatonya, Jokowi meminta agar birokrasi untuk di sederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Presiden juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia

Tantangan Pemerintah Kedepan;

Tidak udah memang sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden, karena hemat penulis dalam 5 tahun kedepan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah dengan gencar di laksanaken di seluruh Indonesia, dari jalan tol, pelabuhan, bandara, jalan desa, dan ujung depan dan pulau terluar Indonesia akan terus ditingkatkan. Hal ini sungguh pembangunan yang sangat diapresiasi tinggi, tidak dapat dipungkiri dan tak pernah dibayangkan ketersambungnya antara Merak sampai Banyuwangi seperti keberadaan Daendles waktu jalan kolonial Belanda. Namun dampaknya memang belum bisa didapat seketika masih akan dibutuhkan insfrastruktur konektifitas ke kawasan-kawasan Indrustri dan kawasan perdagangan baru , kawasan perkebunan dan pemukiman baru. Pembangunan Tol laut belum dapat mengurangi disparitas harga antara Indonesia Barat dengan masyarkat kita di Indonesia Timur. Penulis berpendapat, Ini memang masih terus menerus di jadikan prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Selain pembangunan dan pengunatan bandara baru dengan harga tiket yang terjangkau. Banyak yang mengatakan pembangunan sudah begitu masif dijalankan , dapat dilihat dari ujung Aceh sampai Papua, dari Kalimantan sampai Bitung, termasuk pembangunan waduk-waduk di Nusa Tenggara Barat sampai Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi kekeringan dan pengolahan lahan agar lebih produktif.

Dari pelaksanaan pembangunan tersebut memang ujungnya masih meninggalkan dan belum dapat menghapus kemiskinan dan belum dapat menstabikam harga yang sama diseluruh daerah, dan penyerapan lapangan kerja dinilai sebagai persoalan bangsa dan belum lagi adanya pelaksanaan Otonomi Daerah yang menimbukan raja-raja kecil di daerah, tidak sebagaimana harapan, mempercepat, mempermudah proses peyanan pembangunan kepada masyarakat . Seberapa besar pembangunan yang telah dijalankan masih menyisakan kerentanan konplik Sara yang mesti diantisipasi agar tidak mengarah kepada perpecahan bangsa. Pemerintah 2019-2024 ini perlu mengatasinya melalui kebijakan ekonomi kerakyatan yang lintas sektor (kompas, 19/10/19). Dari penelitian harian Kompas, Sektor ekonomi dipersepsikan sebagai masalah bangsa hal ini tidak terlepas dari bayang-bayang krisis ekonomi global yang mempengaruhi Indonesia. Menjaga kestabilan dan mempertahan kan daya beli domestik sangat dibutuhkan.. Disisi lain Wapres Jusuf Kalla dua hari sebelum lengser , beliau menjelaskan, banyak yang terjadi pada kondisi ekonomi global. Salah satunya perusahan-perusahaan raksasa yang kini tak hanya didominasi dari sektor energi atau perbankan, justru perusahaan-perusahaan itu didukung oleh ekonomi digital (jawapost, 18/10/19). Artinya apa? artinya perusahan-perusahaan Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang berkemampuan teknologi. persaingan kedepan akan didasarkan kepada kemampuan teknologi digital jika tidak kita akan digilas oleh kemajuan jaman. Memang salah satu rencana besar Jokowi-Maruf Amin bagaimana pendidikan berbasis vokasi dan digitalisasi sehingga output nya dapat diserap dalam industri digital, jika tidak maka bonus demografi kita dengan bekal pendidikan yang masih rendah dan ketrampilan nya rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Keinginan untuk meningkatkan saing tenaga kerja kita menjadi rendah sehingga tidak mungkin akan dapat diserap bagi kebutuhan industri masa depan. Pembangunan SDM betul-betul dilaksanakan secara holistik mulai dari masa kehamilan dengan memberikan gisi yang cukup, pendidikan dasar dan menengah yang jelas arah nya.

Ada banyak lagi tantangan lain yang harus diperhatikan dan diantisipasi oleh pemerintah Jokowi – Amin, selain pembenahan SDM, pembangunan Infrastruktur, penyederhanan Birokrasi, Penyederhanan perijinan dan mentranformasi pembangunan bersumber SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai daya tambah tinggi.
Pembenahan Birokrasi mesti dilakukan dari proses perekrutan ASN, semua mesti proses pelayanan kepada pembangunan, proses perijinan yang tidak berbelit-belit. dengan tranpasansi serta akuntabel. Penulis mengapresiasi proses pelayanan pembuatan badan hukum dengan OSS , pelayanan satu pintu termasuk proses Investasi yang cepat dan biaya yang jelas. Hal ini menjadi salah satu hal yang menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.. Pelayanan perijinan yang cepat, murah dan mudah lah akan meningkatkan daya saing investasi kita. Menurut penulis, hal ini lah yang yang terus menerus dijaga agar iklim investasi mempunyai daya saing global. Dari segi pembenahan kondisi perpolitikan , bagaimana Jokowi-Amin dalam pembangunan kedepan juga membenahi perangkat kehidupan sosial politik yang baik, yang selalu mengedepankan persatuan dan penguatan rasa persatuan dan kebangsaan dalm perbedaan.. Jangan ada keinginan beberapa kelompok justru mengembangkan Politik Identitas dapat mengancam Demokrasi Pancasila. Pondasi atau dasar pelaksanan pesta demokrasi yang terkoyak dalam 2 periode Pemilu dan Pilpres yang lalu mesti menjadi perhatian besar yang tidak dapat diabaikan. 4 ancaman Demokrasi di Indonesia yang sangat penting kita pahami kedepan. radikalisme, komunisme, separatisme, dan korupsi. R William Liddle dalam tulisan di kompas tanggal 19/10/2019 mengatakan dari empat ancaman demokrasi , radikalisme yang ada dapat di tekan dijaman Orde Baru walaupun semakin menguat dan hidup kembali didalam pemilihan Gubernur DKI 2017 dan kampanye 2016-2017 . penguatan kembali politik identitas harus diantisipasi karena menjadi bibit perpecahan masyarakat bangsa Indonesia yang beragam. Demokrasi Indonesia dengan masyarakat yang pluralis. Separitisme pun sekarang ini ada kemungkinan menguat karena beberapa faktor.. Disinilah kejelian Jokowi dengan Kabinetnya harus mencari formulasi yang tepat agar secepatnya dapat diatasi secara permanen, menguatkan rasa kesatuan sebagai anak bangsa NKRI ini.

Dalam tulisan nya yang paling tidak disangka oleh Lidle adalah “korupsi”. Begitu kuatnya korupsi diera reformasi akan dapat diminimalisir dengan dibentuknya KPK akan tetapi karena sistem demokrasi yang dikembangkan begitu mahal yang harus dibayar jadi dibutuhkan biaya besar untuk memenangkan kursi parlemen atau kursi jabatan politik lain nya. Penguatan peran KPK harus didukung tanpa kecuali jika kita tidak mau hancurnya pondasi bangun bangsa Indonesia karena digerogoti oleh Korupsi. UU KPK telah direvisi apakah benar menguatkan peran KPK atau malah melemahkannya . Penerbitan Perpu KPK ditunggu sebagian besar masyarakat yang akan membuktikan komitmen Jokowi memberantas korupsi sebagaimana janji kampanyenya. Kondutifitas politik mesti nya dijadikan momentum penguatan pada KPK.

Penguatan populisme kanan pun kiri harus diatasi dengan penguatan dan membumikan Pancasila bagi seluruh elemen bangsa. NKRI yang didasari UUD 1945 harga mati. Pemahaman pelaksanaan Pancasila tentu tidak dapat dilaksanakan begitu saja sebagaimana dulu dilakukan seperti P4 dijaman Orde Baru, harus dicari pormulasi yang tepat dijaman milinial sekarang ini. Penulis dan banyak pengamat juga memberikan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan pembangunan bahwa hak-hak masyarakat kecil, lemah tidak begitu saja diabaikan. Sudah seharusnya dalam pelaksaan pemerintahan Jokowi – Amin memberikan perhatian besar bagi penguatan pelaksanaan HAM dan menyelesaikan pelanggaran HAM dipemerintahan sebelumnya.. Kita harus menghapus citra buruk bagi anak cucu kita.

Kemudian Kembali menyempurnakan RUU KUHP, RUU Pertanahan yang periode sebelumnya telah menimbulkan penolakan masyarakat sipil , para akademisi dan demo mahasiswa besar-besaran karena ketidak cermatan para pengusul RUU menyerap aspirasi masyarakat ke dalam pasal-pasal yang mengatur didalamnya.

Berikutnya tidak ada pembangunan yang akan berhasil di periode kedua Jokowi apabila sistem Pemili dan perekrutan anggota dewan atau tata cara pemilihan pejabat publik dengan sistem calon tertutup. Membangun dan melakukan perubahan sistem pemilu diperlukan, perangkat dan inpratruktur Komisi Pemilu, Pengawas dan Dewan Kode Erik Pemilu. Hal ini belajar banyak dari serangkain tertangkapnya beberapa Menteri, Gubernur, anggota DPR, Bupati oleh KPK disinyalir oleh adanya penyalahgunaan anggaran dan atau menerima sogokan untuk melenggangkan ijin investasi. Mereka yang tertangkap tangan adalah dihasilakan melalui proses pemilihan langsung..

Kritikan tajam diberikan juga oleh Mietzner dalam Pasifik Affair juni 2018.. Presiden Jokowi seharusnya tidak melakukan kriminalisasi terhadap kaum populisme yang melanggar norma hukum sekaligus melansir kebijakan akomodasi berorientasi patronase yang kurang jelas arahnya. Akibatnya usaha Pemerintah melindungi status quo demokrasi dari serangan populisme berbalik arah mengancam demokrasi.
Menurut penulis apa yang dikatakan Meizner tidak salah, begitu pula harus juga hati-hati dalam melakukan rekrutmen politik di dalam partai jangan sampai ada penunggang-penunggang gelap demokrasi. bentuk nya seperti apa? banyak cara dapat dilihat , salah satu nya dapat penguatan populisme yang membajak demokrasi. Jangan sampai Demokrasi yang kita perjuangkan dengan sudah susah payah hancur karena masuknya kekuatan radikalisme yang tidak mengakui demokrasi. Tidak mengakui perbedaan, karena demokrasi menghargai perbedaan karena disana lah indahnya dan seni nya politik.

Tantangan inilah menjadi ancaman besar demokrasi Indonesia kedepan yang sangat perlu diperhatika oleh pemerintah Jokowi-Amin jangan sampai kaum populisme mengancam demokrasi. jangan biarkan kaum populisme kanan membajak demokrasi.. juga jangan biarkan kaum politikus busuk mempergunakan ruang dan kepercayaan pemilih. caranya adalah dengan pelaksanaan hukum dan pendidikan pemilih, sebagaimana disampaikan Burhanuddin Muhtadi.
Karena dengan pelaksanaan pendidikan pemilih yang baik, akan terpilih anggota dewan yang baik dan kerakyatan dan dengan demikian menghasilkan produk hukum yang baik bagi pembangunan yang dibutuhkan oleh 267 juta rakyat dan membawa Indonesia Maju Unggul dan mempunyai daya saing global. sebagaimana harapan dan mimpi besar kita untuk tahun 2045 , Mimpi kita Indonesia keluar dari jebakan ekonomi kelas menengah dapat tercapai. Selamat Bekerja Bapak Presiden dan Wakil Presiden , dan kita rakyat Indonesia bahu membahu mendukung semua program kerja pemerintah untuk menjadikan Indonesia Unggul.

PDC,Minggu Malem,202019