Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Marzuki Alie : Jangan Hancurkan Partai Politik

Metro Bali
single-image

Jambi (Metrobali.com)-

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan dalam sistem demokrasi, mau tidak mau atau suka tidak suka harus ada partai politik yang memang menjadi pilar demokrasi.

“Tanpa partai politik tidak ada demokrasi, karena itu bila ingin demokrasi tetap hidup di Indonesia, jangan hancurkan partai politik,” katanya saat menyampaikan orasi ilmiahnya di Universitas Batanghari Jambi, Sabtu (23/11).

Oleh karena itu, kalau partai politik ada masalah maka harus diperbaiki agar demokrasi bisa hidup dan berkualitas, katanya dalam orasi yang berjudul “Memenangkan Indonesia, meretas sistem ideal atas dampak problematika demokrasi liberal di Indonesia saat ini”.

Ia menilai bahwa demnokrasi di Indonesia masih demokrasi prosedural, artinya karena kemakmuran dan kecerdasan bangsa Indonesia masih rendah maka dalam memilih pemimpin juga belum cerdas.

“Karena rakyat belum bisa menentukan yang benar arah perjalanan bangsa ini ke depan, akhirnya lahir istilah “demokrasi kriminal”, “demokrasi premanisme”, karena kita belum siap berdemokrasi secara bebas,” tegas Marzuki Ali.

Pada kesempatan itu ia juga menyatakan karena kost politik yang mahal maka lebih dari 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi, dengan pertimbangan itulah maka demokrasi di Indonesia perlu dibenahi.

“Kita harus membenahi bagaimana biaya politik murah, bagaimana masyarakat kita cerdaskan tidak menunggu politik uang baru memilih. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat agar memilih partai dan pemimpin yang memang benar-benar cerdas dan bisa memperjuangkan bangsa ini,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus minta kepada para mahasiswa agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah yang bersifat membangununtuk kepentingan daerah dan bangsa.

Ia mengatakan untuk membangun keterbukaan dengan masyarakat ada sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi di antaranya SKPD Jambi EMAS menjawab di TVRI untuk membangun informasi dan komunikasi dengan masyarakat.

Baca Juga :
FBN Bali Wacanakan Usulan Wajib Memilih Dalam Aturan Perundang-Undangan

Di era reformasi sekarang ini gubernur bukan lagi dianggap sebagai raja tapi sebaliknya sebagai pelayan masyarakat.

“Kita juga melakukan kegiatan diskusi dengan LSM dan mahasiswa, semua itu untuk membangun keterbukaan,” tambahnya. AN-MB

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.