Mangku Pastika Salip Puspayoga Tandatangani Kontrak Politik
Denpasar (Metrobali.com)-
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) menyalip pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali AA Puspayoga- Dewa Sukrawan tandatangani kontrak politik dengan Koalisi Masayarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) . Kontrak politik tersebut dilakukan di Inna Bali Hotel, Jumat (12/4) dengan suasana yang penuh kekeluargaan dan persaudaraan antara pasangan Pasti-Kerta dengan Kolaisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB).
Dalam kontrak politik tersebut setidaknya ada 24 butir yang telah menjadi kesepakatan antara KMPB dan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Pastika-Sudikerta. Penandatangan kontrak politik tersebut disaksikan para sulinggih, anggota KMPB, dan undangan sejumlah tokoh masyarakat. Hadir pula Made Arjaya selaku tokoh masyarakat Bali.
Menurut Made Mangku Pastika, kontrak politik ini bukan semata dari sisi hukum. Akan tetapi lebih itu, yakni pertanggunganjawaban sekala dan niskala kepada masyarakat Bali. Oleh karena itu, secara moral dan etika seorang pemimpin harus mampu memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya. ‘’Dan, semua yang tertuang dalam butir butir kontrak politik itu saya telah lakukan dalam program Bali Mandara dan kini dilanjutkan pada program Bali Mandara jilid II,’’ katanya.
Dikatakan, dalam program Bali Mandara memang ada beberapa hal yang belum termasuk di dalam butir kontrak politik itu. ‘’Karena kami hanya membuat secara garis besar di bidang reformasi birokrasi , penegakan hukum dan HAM,’’ kata Mangku Pastika.
‘’Jadi sesungguhnya semua sudah tercantum pada program Bali Mandara, hanya memang secara garis besar. Dan oleh karena itu saya langsung setuju dan saya siap untuk menandatangani itu , terlebih lagi kontrak politik itu juga dirumuskan bersama-sama para sulinggih , sehingga dengan demikian menurut saya ini bukan hanya kontrak politik, akan tapi lenbih dari itu. Ini adalah kontrak sekala lan niskala,’’ kata Mangku Pastika.
Dikatakan, politik, kemanusiaan dan moral itu menurutnya sangat penting. Saya minta pengawalan dari koalisi masyarakat untuk pligub Bali untuk membangun Bali ini. Pengawalan ini penting supaya kita bisa konsisten melaksanakan program Bali Mandara yang telah dirancang sejak lama. ‘’Karena pengalaman saya tidak mudah menjalankan program. Oleh karena itu. semua harus terlibat. Tidak mungkin saya lakukan sendiri. Jangan biarkan saya fighting alone. Memang saya berdua. Akan tetapi harus ada kawalan yang konsisten dari koalisi ini terutama dari masyarakat bali yang lain,’’ pinta Mangku Pastika .
Ketua KMPB Putu Wirata Dwikora menegaskan, selama ini pihaknya menggunakan dana sendiri. Jika ada orang berniat menyumbang itu kita hargai. Akan tetapi untuk menjaga independensi, integritas KMPB ini kita menolak dalam bentuk sumbangan dari kandidat.
Dikatakan, di kontrak politik itu dituangkan bahwa kalau nanti terpilih kita berharap ada tindak lanjut dari kontrak ini. ‘’Salah satu bentuk kendalanya itu kan ada kita buat pertemuan berkala, 6 bulan sekali atau sewaktu waktu ada masalah yang perlu diselesaikan bersama. Dan, yang paling penting adalah memperjuangkan hak –hak masyarakat. Ini yang perlu kita dijembatani melalui koalisi ini,’’ katanya.
‘’Kita berharap koalisi ini tetap mengawal, bekerjasama, memberi masukan, saran dan kritik kepada gubernur terpilih. Kita juga berharap kontrak itu bisa diupayakan semaksimal mungkin dilaksanakan, kalau ada masalah-masalah itu didiskusikan lagi, mengatur anggaran, melihat undang undangnya. Kalau ada undang-undang atau perda-perda yang harus direvisi , kan dari perkembangan itu bisa diselesaikan. Seperti tadi masalah gaid, ternyata itu diatur di Perda, kalau itu disepakati kalau terpilih nanti perda itu benar benar di revisi,’’ kata Putu Wirata Dwikora.
Sebelumnya diberitakan, kontrak Politik Pilgub yang bergulir setelah acara Rsi Bujana 107 Sulinggih oleh KMPB (Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali) beberapa hari lalu,rupanya mendapat respon positif para kandidat. Bila Mangku Pastika menelepon langsung Ketua KMPB, Putu Wirata Dwikora dan menyatakan sepakat dengan aspirasi yang telah diserap KMPB dan dirumuskan dalam beberapa hari ini, Senin (8/4), wartawan memergoki ada Tim Puspayoga-Sukrawan bertandang ke Posko KMPB di Denpasar. Tim PAS tersebut adalah Wayan Sutena, SH, dan diterima langsung sejumlah pengurus KMPB yang sedang rapat, yakni penasihat Prof.Made Bakta, Prof. Cok.Atmaja,dan Wayan Sudirta, pengurus KMPB yakni Putu Wirata Dwikora(ketua), Wayan Suyadnya (Sekretaris), Nyoman Kenak dan Gusti Kade Sutawa, wakil ketua.
”Saya ditugaskan untuk menjajagi dan meminta draf Kontrak Politik Pilgub yang ada dan akan kami bawa ke Tim PDIP untuk dipelajari,” jelas Sutena, yang mengaku datang atas penugasan Tim Puspayoga-Sukrawan, calon yang diusung PDIP. SUT-MB
4 Komentar
Ya, memamg begitu kenyataannya. Apa yg dimuat dlm kontrak politik itu bknlah barang baru bg Pasti Kerta krn selama ini sdh berjalan dlm program Bali Mandara. Tinggal penajaman aja.
Sehingga bgt ditawari lsg telpon dan tandatangan.
Calon yg lg satu dimana ni?,
Pak Mangku khan orangnya sigap cepat dan selalu konsisten.
semua orang tahu siapa pak Mangku sesungguhnya bahkan dunia mengakuinya.
sebagai masyarakat bali tyang sudah merasakan program-program beliau sedangkan untuk pak PY kita tunggu komitmen beliau.jangan hanya memikirkan partai, soroh dan puri saja, tengok rakyat kecil juga.
Nu mesugi
Two gar..benar sekali,,pak PY itu cuma menang ngandelin sorohnya doank yg tersebar di seluruh bali,,,tapi kalo di bandingin kita (yang dituduh sudra oleh politik keagamaan jaman dulu),,mereka ya kecil kayak semut. Ayo kawan2 mari kita bersatu dukung Pastika dan Sudikerta…
pak pastika mhn praktek keagamaan kita juga di rombak,,banyak ajaran2 agama yg sudah tidak sesuai kaedah, karena saat ini bidang keagamaan kita dipimpin oleh asal soroh tertentu(tapi kurang ilmunya) yang membuat susah masyarakat kita
mengenai masalah seni dan budaya ,,,memang saat ini orang2 dari soroh2 tertentulah yg banyak melaksanakan kegiatan yg berkaitan dengan seni dan budaya,mereka juga sering jadi koordinator,,,,HANYA SAJA MEREKA SEMUA TIDAK TULUS..begitu propinsi Bali dipinpin oleh orang yang bukan dari kalangan mereka,,mereka tidak lagi melakukan kegiatan seni dan budaya di daerah,tidak lagi membimbing masyarakat sekitar,, org2 begini dibubarkan saja,,bila perlu seni dan budaya yg ada yg hanya melanggengkan soroh tertentu bubarkan saja….