Bawaslu Bali Diminta Telusuri‘’Kampanye Terselubung’’di PB3AS

Putu Wirata Dwikora 1

Putu Wirata Dwikora, Ketua Bali Corruption Watch

 Karangasem (Metrobali.com)-

Tokoh masyarakat dan rakyat menyesalkan pernyataan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, yang meminta rakyat jangan memilih pemimpin sembako, terkait Pilkada di 5 kabupaten/kota di Bali tahun 2015 ini. Pernyataan itu terlalu dangkal dan tendensius, untuk pejabat selevel Gubernur Bali. Apalagi, Mangku Pastika bicara di forum ‘’Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja’’ (PB3AS) bersamaan dengan GP Putu Artha yang jadi konsultan salah satu kandidat di Karangasem.  Di era kampanye seperti sekarang, pernyataan seperti dilontarkan Mangku Pastika, bisa menjadi ‘’kampanye terselubung’’ yang cenderung kurang edukatif, lagi pula bisa menguntungkan kandidat tertentu. Gubernur bisa dituduh memihak dan dikait-kaitkan dengan posisi Mangku Pastika sebagai tokoh partai di suatu koalisi yang sedang berkompetisi.

Pastika juga dipertanyakan, karena menggunakan Podium yang dibeayai negara itu untuk ‘’kampanye terselubung’’, dimana Pastika merupakan tokoh penting dalam Koalisi partai yang ikut mendukung kandidat tersebut. Bawaslu Bali mesti bersikap ‘’fair’’ dan menelusuri kaitan antara pernyataan Mangku Pastika di Podium yang pengadaan kegiatannya merupakan fasilitas negara tersebut.

sukayasa

Sekretaris I Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi Provinsi Bali, Wayan Pasek Sukayasa, ST, SH

‘’Pernyataan Gubernur itu memang normatif. Tetapi, terlalu dangkal bila dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar cerdas memilih. Gubernur harus bicara komprehensif dan membangun peradaban demokrasi yang baik. Kasihan anggaran negara yang begitu besar untuk menjadikan beliau gubernur, lalu dimanfaatkan hanya untuk hal-hal kecil dan parsial, seperti pernyataan beliau soal Pemimpin Sembako. Kalau serius dan bersikap netral sebagai Gubernur, lebih ‘’fair’’ bila Podium itu dibuka dengan memfasilitasi narasumber-narasumber dari seluruh kandidat yang ada, agar mereka bisa berdebat secara terbuka. Apakah yang membagi-bagikan buldoser, membagikan sembako, memesan ribuan sak semen untuk nanti dibagi, atau mungkin menyiapkan serangan fajar Rp 100 ribu per pemilih, memang hanya sebatas itu kapasitas dan kemampuannya? Kita menghargai, beliau terpilih sebagai gubernur Bali, bukan karena menyumbangkan mobil untuk organisasi tertentu, tetapi karena program dan kapasitas lainnya. Jadi, jangan sampai melontarkan pernyataan dangkal, karena rakyat Bali yang memilih beliau tidaklah bodoh dan dangkal mencermati kepemimpinan Pak Mangku,” kata Wayan Pasek Sukayasa, ST, SH, yang sekarang duduk sebagai Sekretaris I Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi Provinsi Bali dan Putu Wirata Dwikora, Ketua Bali Corruption Watch.

Putu Wirata minta Bawaslu Provinsi Bali menelusuri pernyataan Gubernur Bali tersebut, khususya terkait dengan larangan bagi pejabat utuk memihak kandidat tertentu, larangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan yang sifatnya sebagai kampanye.

Untuk mencerdaskan pemilih, tidak cukup mengatakan, ‘’Cerdaslah memilih, tapi prakteknya ia membeli suara rakyat dengan sumbangan barang, entah mobil, atau barang-barang lainnnya. Pejabat setingkat gubernur, mestinya mampu dan mau bicara secara makro, agar pernyataannya bukan sesuatu yang dangkal dan tidak bisa diwariskan sebagai peradaban demokrasi, imbuh Putu Wirata.

Putu Wirata juga mengaku mendapat telepon dari rakyat di pelosok banjar, yang menyatakan sangat menghargai pemberian sembako, air, pelayananan pengobatan gratis, serta aksi-aksi dan langkah nyata yang telah dilakukan figur yang sedang menjadi kandidag bupati di Karangasem.

‘’Mereka tidak hanya bicara sembako, tapi juga program, rekam jejak figur selama belasan sampai puluhan tahun, dan memutuskan pilihannya dengan hati nurani. Jangan kira mereka yang menerima sembako atau sumbangan lainnya, otomatis tidak cerdas dan tidak punya hati nurani? Itu menyinggung perasaan rakyat kecil yang miskin, yang menerima beras, gula ataupun mi itu sebagai ‘’merta’’, kata Putu lagi. RED-MB