Foto: Tokoh masyarakat Nusa Penida yang juga Anggota DPRD Klungkung I Made Satria, S.H.

Klungkung (Metrobali.com)-

Tokoh masyarakat Nusa Penida yang juga Anggota DPRD Klungkung I Made Satria, S.H., menolak dan mengecam keras usulan dari Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali  untuk melakukan moratorium atau penutupan sementara wisatawan ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Wacana moratorium ini dimunculkan pasca banyaknya kejadian kecelakaan yang menyebabkan tewasnya wisatawan asing saat berlibur di pulau yang disebut-sebut sebagai “Telur Emas Pariwisata Bali” ini.

“Pernyataan HPI terlalu tergesa-gesa. Ini kami sesalkan. Moratorium bukan solusi dan jalan keluar tapi  malah akan membunuh pariwisata Nusa Penida, dan Bali pada umumnya,” kata Made Satria ditemui di Nusa Penida, Sabtu (21/9/2019).

Ia menegaskan wacana moratorium wisatawan ke Nusa  Penida yang dilontarkan Ketua HPI Bali malah memicu polemik dan menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pariwisata di daerah ini. Hingga juga bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan pariwisata Nusa Penida.

“Berpuluh-puluh tahun pariwisata Nusa Penida tidak ada perkembangan. Baru beberapa tahun terakhir pariwisata cukup bagus. Kok sekarang malah ada wacana ingin moratorium,” kata Made Satria heran.

Politisi asal Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Nusa Penida ini menyatakan bahwa pihaknya memang prihatin atas beberapa kejadian kecelakaan yang menimpa sejumlah wisatawan di sejumlah objek wisata Nusa Penida.

“Kepada keluarga para wisatawan yang jadi korban kami sampaikan duka mendalam,” kata pria berjiwa sosial tinggi itu yang bersama adiknya, Ketut Leo, sudah lama membantu pembangunan pura dan sumur bor di sejumlah wilayah di Nusa Penida.

Namun bukan serta merta adanya kejadian kecelakaan ini bisa jadi argumentasi pembenar atau alasan HPI Bali usulkan moratorium wisatawan ke kawasan ini.

Mestinya ada solusi yang lebih bijak dan tidak malam memicu polemik, menimbulkan citra negatif. Ibaratnya malah bunuh diri bagi pariwisata Bali khususnya juga Nusa Penida.

“Kalau ada persoalan riskan duduk bersama pemerintah daerah, stakeholder pariwisata, masyarakat setempat desain bersama-sama seperti apa solusinya. Tapi kenapa HPI sampaikan pernyataan yang akan bunuh pariwisata Nusa Penida dan Bali,” ujar Made Satria

Wacana moratorium ini bisa memberikan label buruk bahwa Nusa Penida tidak aman. Di sisi lain juga berdampak secara menyeluruh kepada destinasi wisata lain di Bali.

Hal ini tentunya sangat kontraproduktif di tengah mulai bergeliat pariwisata Nusa Penida dimana tiap hari setidaknya ada kunjungan 2.000 hingga 4000-an  orang wisatawan asing dan lokal.

Dampak positif berbondong-bondongnya wisatawan ke Nusa Penida juga dirasakan daerah lain. Sebab dari total kunjungan tersebut diperkirakan hanya 5 persen yang tinggal di Nusa Penida. Sisanya kembali untuk mengunjungi destinasi di Denpasar, Badung atau ke daerah lain.

“Sebagian wsatawan asing yang ingin datang ke Bali, ingin tahu Nusa Penida, baru ke destinasi lainnya. Jadi bicara moratorium wisatawan ke Nusa Penida, kita tidak hanya bicara disini, tapi Bali bisa kena imbas,” kata Made Satria.

Di sisi lain, kondisi gelombang tinggi dan cuaca buruk di Nusa Penida tidak setiap hari tapi musiman yakni pada bulan Agustus hingga September. Gelombang tinggi juga hanya terjadi pada suatu destinasi tertentu seperti di Pantai Devil Tears Lembongan.

“Kalau sudah tahu  seperti itu kondisinya, pramuwisata harusnya berikan warning dan informasi pada wisatawan sehingga bisa mencegah hal buruk yang terjadi. Tapi masalahnya wisatawan juga kerap membandel,” kata Made Satria mengingatkan.

Untuk mengatasi berbagai persoalan keamanan ini hingga menyikapi wacana moratorium dari HPI Bali, Made Satria mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung dan stakeholder terkait segera duduk bersama.

Jangan sampai malah masalah ini terus menimbulkan keresahan, dan menjadi bola liar yang bisa membunuh pariwisata Nusa Penida.

“Segera duduk bersama dan penting agar diklarifikasi oleh HPI wacana moratorium ini. Jangan tunda waktu karena sifatnya urgen dan krusial. Harus segera ada solusi agar tidak berdampak buruk pada pariwisata Nusa Penida,” harap Made Satria.

Pemerintah harus juga harus segara melakukan antisipasi terjadinya kecelakaan di sejumlah objek wisata Nusa Penida yang rawan kecelakaan. Misalnya dengan segera membuat dinding pembatas, dan fasilitas keamanan lainnya.

“Harus segara ada, penanganan. Ini sangat urgent. Kita tentu juga tidak ingin ada korban lain agar citra pariwisata Nusa Penida semakin baik,” tutup kakak ipar dari Anggota DPRD Bali dapil Klungkung dari PDI Perjuangan Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati S.E.,ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang menimpa sejumlah wisatawan asing hingga tewas di Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi perhatian serius Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

Bahkan Ketua HPI Bali I Nyoman Nuarta bahkan mengeluarkan pernyataan tegas dengan mengusulkan adanya moratorium alias penutupan sementara ke kawasan wisata itu sampai infrastruktur penunjang selesai dibangun.

“Terkait dengan persoalan matinya warga negara asing di kawasan pantai memang harus segera dilakukan moratorium terkait dengan persoalan yang ada di Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan,” kata Nuarta Rabu (8/9/2019).

HPI Bali juga mengusulkan  agar ada satu badan atau otoritas yang punya kewenangan mengendalikan tata kelola pariwisata yang ada di laut Nusa Penida.

Kemudian dipandang perlu adanya pengawasan zona darat dan laut di tiga nusa tersebut. Karenanya diharapkan Pemda Klungkung membentuk suatu badan untuk menata kedua zonasi tersebut. (dan)