Denpasar (Metrobali.com)-

Kisruh penolakan beberapa kalangan terkait reklamasi teluk benoa di sinyalir ditunggangi kepentingan politik. Yang terdekat, ingin menggagalkan pelantikan Gugbernur Bali, akhir Agustus mendatang. Disinyalir dalangnya satu orang saja, dan itu orang Bali asli.

“Ini ada kepentingan politik. Saya menduga penolakan reklamasi ini, ditunggangi kepentingan politik. Kepentingan yang paling dekat saat ini adalah, ingin pelantikan Gubernur gagal,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya dalam diskusi public bersama Gubernur Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Sabtu, 3 Agustus 2013.

Lebih jauh Arjaya meminta agar semua pihak berpikir secara secara obtyektif tentang kepentingan reklamasi. Sebab demikian Arjaya, dirinya sebagai politisi patut menaruh curiga terhadap aksi penolakan ini. Arjaya juga mempertanyakan, kenapa isu soal reklamasi baru ramai dibicarakan setelah pilgub.?

Padahal menurut Arjaya, isu ini sesungguhnya sudah diketahui sebelum pilgub. Dan menurut Arjaya, ini sudah diseting sebelumnya. Selain kepentingan untuk menggagalkan Pelantikan Gubernur, Arjaya juga mencurigai, aksi demonstrasi penolakan ini bertujuan agar mengacaukan kegiatan APEC yang akan di gelar di Bali beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengungkapkan, tahun ini menjadi taruhan Bali dimata international.

Sebab, kegiatan APEC dihadiri 23 kepala Negara, 2000 perwakilan Negara dan ratusan utusan dari badan PBB internasional. Sebab itu, demontrasi penolakan terhadap reklamasi ini jangan sampai berpengaruh. Dan karena tidak ingin kegiatan APEC terganggu apalagi gagal, maka dirinya berinisiatif menggelar dialog publik ini agar tidak ada demonstrasi lagi.

Soal, kisruh penolakan yang ditunggangi kepentingan politik untuk menggagalkan pelantikan Gubernur dan mengacaukan APEC, Pastika mensinyalir dalang dari semua ini hanya seorang. “Dan seorang itu adalah orang Bali asli. Hanya saya tidak etis menyebutkan namanya. Siapa dibaliks semua ini saya tau. Dan itu hanya seorang saja. Orang Bali asli,” ungkap Pastika.

Kepada wartawan, usai dialog public, Pastika merasa senang dan berterimakasih kepada semua pihak yang sudah memenuhi undangan untuk dialog public ini. Berikut, semua masukan baik yang pro dan kontra menjadi bahan evaluasi, termasuk pembuatan SK yang disinyalir melanggar hukum.

“Soal SK nanti tim ahli hukum Gubernur yang mengkaji. Kalau ada dasar hukum yang tidak dimasukan sebagai landasan akan ditinjau kembali,” ungkap Pastika. RED-MB