Presiden Joko Widodo menyambut Prabowo Subianto dalam pertemuan usai pemilu 2014, 17 Oktober 2014.

Setelah penetapan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai presiden terpilih Minggu (30/6) lalu, belum ada tanda-tanda Jokowi dan Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan langsung. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa kedua tokoh bangsa itu pasti akan bertemu di waktu yang tepat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang juga disebut-sebut sebagai mediator pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, memastikan pertemuan keduanya akan terjadi. Namun ketika ditanyakan kapan, Luhut hanya menjawab akan bertemu pada waktu yang tepat. Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak meributkan hal ini lagi.

Menurutnya, akan lebih baik lagi pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut berlangsung secara natural, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

“Kalau saya telepon-teleponan sama Pak Prabowo. Biarkan lah nanti Pak Prabowo setelah balik dari luar, nanti diatur. Semua ada waktunya, tidak usah dipaksa-paksa, orang-orang baik semua lah itu. Kita yang di luar-luar ini jangan rese’ (usil.red),” ujar Luhut dalam acara Coffee Morning di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/7).

“Jadi, media saya mohon, gak usah rese juga. Biarin lah, berjalan sesuai dengan waktunya, pasti ada waktunya. Ini kan momentum Indonesia bagus. Jangan kita rusak lagi dari kita sendiri di dalam, biarin aja semua berjalan dengan baik, insya Allah,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (tengah) dalam acara Coffee Morning, di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. (Foto: Ghita Intan)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (tengah) dalam acara Coffee Morning, di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. (Foto: Ghita Intan)

Ditambahkannya, terkait partai politik pendukung Prabowo yang sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan pemerintahan nantinya, Luhut mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun ia berpendapat bahwa penting juga dalam sebuah pemerintahan ada pihak oposisi, yang akan mengontrol jalannya pemerintahannya nantinya. Ia menekankan oposisi tersebut haruslah bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia.

“Ya bagus, oposisi yang konstruksi kan bagus. Tapi jangan oposisi yang hoaks, itu kan tidak bagus,” ujarnya.

BPN: Pertemuan Mungkin Juli Ini

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade kepada VOA mengatakan bahwa kemungkinan besar Jokowi dan Prabowo akan bertemu pada Juli ini. Menurutnya, kedua negarawan ini akan membicarakan bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik lagi ke depan. Pertemuan ini, kata Andre, tidak perlu ada perantara, karena keduanya memang sudah bersahabat cukup baik sedari dulu.

“Saya rasa bulan Juli ini, insya Allah Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan ketemu ya. Saya rasa ya. Feeling saya menyebutkan bulan Juli ini Pak Prabowo akan ketemu. Beliau bertemu langsung empat mata, tanpa ada perantara,” kata Andrea.

Keduanya akan membicarakan bagaimana kembali merajut kebersamaan untuk mengurangi polarisasi antar pendukung, termasuk membahas mengenai ratusan pendukung yang masih ditahan atau menerima surat pemanggilan, ujarnya.

“Ya harapan kita, pilpres ini telah selesai, kompetisi ini selesai, tentu permasalahan pun diharapkan bisa selesai. Jadi, insya Allah, mohon doanya saja dua tokoh bangsa ini akan bertemu untuk kepentingan bangsa dan negara,” papar Andre.

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) dan capres-cawapres paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (kanan) melepas merpati dalam upacara menandai dimulainya kampanye pemilu, 23 September 2018. (Foto: AP/Tatan Syuflana)
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ma’ruf Amin (kiri) dan capres-cawapres paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (kanan) melepas merpati dalam upacara menandai dimulainya kampanye pemilu, 23 September 2018. (Foto: AP/Tatan Syuflana)

Kerja Sama dengan Pemerintah

Ketika ditanyakan lebih jauh tentang kemungkinan Partai Gerindra akan bergabung di pemerintahan Jokowi-ma’ruf dalam lima tahun ke depan, Andre mengatakan hal tersebut belum diputuskan. Meski begitu ia berpendapat bahwa bekerja sama untuk membangun Indonesia tidak harus selalu berada di dalam pemerintahan. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

Bekerja sama dengan pemerintah itu, bisa di dalam bisa di luar, tidak harus masuk menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi. Yang jelas, keputusan terakhir ada di tangan Pak Prabowo,” ujar Andre, seraya menambahkan kader partai Gerindra akan mengikuti keputusan Prabowo.

“..dan kami percaya Pak Prabowo akan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara, agar Indonesia adil dan makmur bisa terwujud, apa keputusannya saya belum tahu,” tambah Andre. [gi/em]

Sumber : VOA Indonesia