pilkada

Jakarta (Metrobali.com)-

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Berdaulat, Bersih, Sejahtera, Adil dan Majemuk (Beragam) mengimbau pemerintah untuk mengadakan pilkada langsung yang dijalankan dengan biaya murah.

 “Seperti kata Presiden SBY yang tetap mendukung pilkada langsung dengan perbaikan, dalam hal ini pilkada murah solusinya,” kata Perwakilan Indonesia Beragam Yuda Irlang di Jakarta, Senin (22/9).

Yuda mengatakan, salah satu langkah pemerintah untuk menyelesaikan perdebatan penyelenggaraan pilkada langsung dan tak langsung dapat dilakukan dengan menghadirkan pemilu kepala daerah yang tak banyak memakan biaya.

 Pilkada murah ini dapat diciptakan dengan keseriusan pemerintah melakukan efisiensi dana pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pascapilkada.

 Ia menuturkan, pada tahap perencanaan, pemerintah dapat menghemat biaya dengan mengatur sistem pencalonan kandidat dan kampanye yang murah.

Adapun penggunaan sistem pemilihan elektronik atau e-voting menjadi terobosan baru untuk menghilangkan biaya logistik.

 Selanjutnya, pada pasca pemilu, pemerintah sebaiknya menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan langkah yang tepat dan biaya yang murah.

 Dengan demikian, menurut Yuda, lonjakan biaya pilkada langsung yang sedang diperdebatkan sejumlah kelompok dapat diatasi.

 Sebelumnya, Indonesia Beragam yang terdiri dari 141 kelompok masyarakat sipil di dalamnya telah mengajukan petisi menolak pilkada tak langsung yang diajukan ke DPR pada hari ini.

 Pengajuan petisi ini didukung oleh Koalisi Perempuan Indonesia dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.

 Petisi ini dikeluarkan terkait RUU Pilkada yang sedang disorot oleh DPR mengenai mekanisme pemilihan umum kepala daerah. AN-MB