Lobi Menlu, Supadma Rudana Perjuangkan Pariwisata Bali Masuk Daftar Travel Bubble, Jangan Kehilangan Peluang

Metro Bali
single-image

Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI/Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana (nomor 2 dari kiri) saat bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Jakarta (Metrobali.com)-

Ide seputar Travel Bubble tengah ramai dibicarakan dan diperkirakan banyak negara di seluruh dunia menyambut era New Normal (Normal), tak terkecuali juga di Indonesia.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana meyakini Travel Bubble ini akan menghidupkan kepariwisataan Indonesia khususnya juga Bali mendorong bangkitnya ekonomi Bali ditengah pandemi Covid-19.

“Ini harus disambut pemerintah pusat dan Provinsi Bali. Negara lain di Asia juga pasang jurus yang sama. Jangan sampai kita ketinggalan dan Bali kehilangan peluang,” kata anggota Komisi VI DPR RI/Anggota MPR RI itu di sela-sela sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan, Minggu (5/7/2020).

Travel bubble adalah ketika dua atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan.

Gelembung ini akan memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan perjalanan secara bebas, dan menghindari kewajiban karantina mandiri. Langkah tersebut akan memudahkan masyarakat melintasi perbatasan dengan kerumitan minimum.

Provinsi Bali oleh Pemerintah Pusat dinilai mampu mengendalikan pandemi covid-19. Karena keberhasilan itu, Supadma Rudana, menyodorkan Provinsi Bali sebagai prioritas masuk Travel Bubble.

Travel Bubble merupakan kerjasama antara dua negara dengan membuka koridor perjalanan pariwisata ditengah pandemi Covid-19. Provinsi Bali dianggap memenuhi syarat karena menjadi provinsi yang memiliki kemampuan penanganan Covid-19 yang maksimal dan paling siap menuju new normal.

Dalam pertemuan pimpinan BKSAP DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jumat (03/07/2020), di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, ada banyak hal yang dibahas. Mulai masalah dukungan Parlemen Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, masalah sawit Indonesia, hingga masalah pemulihan pariwisata di tengah pandemi Covid-19 yakni dengan membuka Travel Bubble.

Baca Juga :
HMI-MPO : RUU Pilkada Upaya Pembajakan Demokrasi

Supadma Rudana yang juga sebagai pimpinan BKSAP DPR RI wilayah Asia-Pasifik dan Australia menyodorkan Travel Bubble diprioritaskan untuk Provinsi Bali yang notabene paling terdampak pandemi covid-19.

“Saya sodorkan kepada Ibu Menlu Retno Marsudi bahwa Provinsi Bali sangat siap. Karena kami melihat dan pemerintah di pusat mengakui Provinsi Bali angka positif covid-19 kecil dengan penanganan yang maksimal, sehingga angka kematiannya juga kecil,” kata Supadma Rudana.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, krama Bali saat ini memiliki kesiapan bersama pemerintah daerah dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang maksimal.

“Bahkan di Kabupaten Gianyar ada Desa Peliatan yang zero kasus positif Covid-19,” ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI asal Desa Peliatan, Ubud, Gianyar ini.

Travel Bubble, jelas Supadma, bisa dilakukan secara bertahap dengan satu negara. Dihadapan Menlu RI Retno Marsudi, politisi muda Partai Demokrat ini mencontohkan, Travel Bubble bisa diawali antara Indonesia dan Australia.

Misalnya dibuka dulu koridor Perth-Bali, Melbourne-Bali, atau Sydney-Bali. Nanti bertahap lagi dengan negara-negara lainnya. Misalnya untuk negara Asia bisa juga Jepang, Korea selatan negara yang kini sudah zona hijau dari Covid-19.

Supadma Rudana berani menyodorkan Bali masuk prioritas dalam Travel Bubble ini karena BUMN dan Kementerian Pariwisata sudah sempat mengecek ke Bali. Menteri Pariwisata sudah turun langsung.

Sekarang BUMN membawahi Angkasa Pura (penerbangan), Pelindo membawahi pelabuhan laut, kemudian Perhubungan juga sudah siap dengan New Normal dengan kedepankan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.

“Pemprov Bali dengan Kabupaten Badung dan kabupaten lain juga siap secara hirarki pemerintahan di Bali,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini.

Baca Juga :
Wadan Rindam Jaya, Resmi Tutup Pendidikan Bintara Intelijen Tahun Anggaran 2017 

Untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar Bali mendapat prioritas Travel Bubble ini, maka Pemerintah Provinsi Bali lewat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar bekerja lebih maksimal lagi dalam percepatan penanganan Covid-19 di Bali sehingga wabah Corona bisa dikendalikan bahkan menuju nihil kasus.

“Kalau saya di pertemuan BKSAP dengan Menlu Retno Marsudi ya Bali memang sudah siap. Sekarang tinggal pemerintah di Bali meyakinkan pusat juga. Menteri Luar Negeri itu ujung tombak membuka koridor pariwisata agar segera pulih dan recovery berjalan di Bali,” tegas Supadma Rudana yang juga Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia.

Politisi yang biasa disapa PSR  ini optimis Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota dan stakeholders pariwisata telah siap menyongsong New Normal.

“Karena itu, protokol kesehatan wajib ditetapkan dengan sangat disiplin dan ketat sehingga ketika kran pariwisata telah dibuka, maka seluruh unsur juga telah siap menyambut kembali tatanan kehidupan era baru di tengah pandemi Covid-19,” tutup politisi yang juga pengusaha sukses dan Presiden Direktur dari GRP Corporation. (dan)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.