Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Lewat Diklat Calon Ayah dan Ibu, GTS Institute Bali Siap Sinergi Sukseskan KB Krama Bali

Metro Bali
single-image

Foto: Direktur Eksekutif GTS (Good-Trustworthy-Smart) Institute Bali Dr. A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.M.,M.H., bersama keluarga.

Denpasar (Metrobali.com)-

Banyak kalangan mengapresiasi dan merespon positif Instruksi Gubernur Bali No.1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Sebab kebijakan ini dinilai sangat tepat untuk mengajegkan Bali khususnya menyelamatkan generasi Bali agar nama Nyoman/Komang dan Ketut tidak punah.

Direktur Eksekutif GTS (Good-Trustworthy-Smart) Institute Bali Dr. A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.M.,M.H., mendukung kebijakan ini dan siap bersinergi menyukseskan program KB Krama Bali ini.

“Kami siap bersinergi dengan Gubernur Bali terkait program KB Krama Bali ini,” kata Tini Gorda ditemui di Denpasar, Selasa (9/7/2019).

Tidak Gorda menggagap tidak masalah KB Krama Bali disosialisasikan untuk mengajak Krama Bali punya empat anak. Namun ia mengingatkan harus ada langkah dan progam konkret dari pemerintah daerah sebagai turunan dari kampanye KB Krama Bali atau empat anak ini.

“Apa progam turunnya, bagaimana juga implementasi delapan fungsi keluarga terhadap 31 hak anaknya. Ini harus konkret,” ujar Tini Gorda yang juga Ketua Umum BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Provinsi Bali itu.

Misalnya harus ada progam yang mampu mendukung perempuan Bali untuk melahirkan empat anak. “Saat ini banyak calon ibu ingin santai saat melahirkan inginnya sesar saja. Bagaimana bisa punya anak empat kalau mau lahir sesar,” ujar Tini Gorda.

Progam lainnya bisa berupa jaminan sosial bagi anak ketiga dan keempat dari Krama Bali ini. Misalnya bisa berupa beasiswa pendidikan bagi Nyoman/Komang dan Ketut.

“Agar tidak ada pro kontra, dukungan progam riil dari pemerintah harus ada,” kata Tini Gorda yang juga Ketua DPD IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Provinsi Bali.

Baca Juga :
Semarak Tari Gemu Famire Pecahkan Rekor Muri

Namun yang paling penting dari semua ini adalah kesiapan keluarga atau Krama Bali untuk punya empat anak ini harus dimatangkan. “Di sinilah GTS Institute akan mengambil peran dan kalau mau akan lebih kuat jika pemerintah bersedia bersinergi merangkul kami,” kata Tini Gorda.

“Untuk itulah GTS Institute Bali dengan progam unggulan calon ayah dan ibu siap mendukung progam KB Krama Bali dari Gubernur Bali,” imbuh mantan Ketua Perdiknas Denpasar itu.

Ini Program Diklat Calon Ayah dan Ibu

Untuk diketahui, salah satu progam unggulan dari lembaga yang bernaung di bawah Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK) Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari XI C, No.17, Panjer, Denpasar ini yakni diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi calon ayah dan ibu.

Diklat ini diperuntukkan bagi kalangan laki-laki dan perempuan mulai usia 18 tahun-akan menikah guna mempersiapkan mereka menuju jenjang berumah tangga, menjadi calon ayah dan ibu serta dalam mempersiapkan dan membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045.

“Penting bagi mereka yang akan menikah dan menjadi calon ayah dan ibu untuk mempersiapkan diri dari berbagai aspek. Jadi edukasi pra nikah ini menjadi sangat vital sebagai pondasi untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera,” kata Tini Gorda.

Diklat bagi calon ayah dan ibu yang diselenggarakan GTS Institute Bali ini mencakup sejumlah materi pembelajaran. Yakni tantangan mendidik anak sebelum lahir, keluarga bahagia, proses pendidikan anak sebelum lahir.

Lalu materi tentang kelahiran anak suatu harapan mulia, neuro linguistic programming dan meditasi kesehatan, pengetahuan umum tentang penyakit dan gizi.

Berikutnya yang sangat penting pula adalah  pemahaman pendidikan 1000 hari pertama kehidupan, pengetahuan rumah sehat dan bahagia, pengetahuan masalah hukum. Lalu pengetahuan tentang kepribadian hingga pengelolaan keuangan keluarga yang efektif.

Baca Juga :
Pledoi Tak Sesuai Fakta, Terdakwa Masih Tak Akui Kesalahan

GTS Institute Bali juga memberi layanan psikotes dan layanan konseling pranikah dengan melibatkan sejumlah psikolog.

“Tanpa harus mendikotomikan progam BKKBN dan progam Gubernur Bali, saya rasa KB Krama Bali ini bisa berjalan,” harap mantan Ketua Perdiknas Denpasar itu.

Ini Alasan Progam KB Krama Bali

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan bupati/wali kota se-Bali untuk segera menghentikan kampanye dan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik. Koster menginginkan penerapan KB yang berdasarkan kearifan lokal Bali.

“Hal itu dituangkan dalam Instruksi Gubernur Bali No 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, di Denpasar, Kamis (27/6/2019).

Instruksi Gubernur Bali tersebut merupakan penghormatan terhadap hak reproduksi krama (warga) Bali yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berjalan turun-temurun, serta untuk mewujudkan krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas.

Penghormatan hak reproduksi tersebut punya makna bahwa krama Bali berhak untuk memiliki keturunan lebih dari dua orang bahkan sampai empat orang, yang sebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut.

Dengan demikian, keluarnya instruksi gubernur ini juga berarti menghentikan kampanye dan sosialisasi KB dua anak cukup atau dua anak lebih baik yang selama bertahun-tahun telah dijalankan.

“Instruksi ini diharapkan bisa dijalankan oleh bupati/wali kota se-Bali, untuk bisa ditindaklanjuti oleh jajaran masing-masing terutama yang khusus menangani program Keluarga Berencana,” ujar Agung Sutha.

Selain itu, dikeluarkannya instruksi gubernur ini sebagai salah satu aktualisasi dan pelaksanaan visi ‘Nangun Sat kerthi Loka Bali’ melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru. (wid)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.