Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Legislator Usulkan Bali Punya Samsat ATM

Metro Bali
single-image

TUTIK KUSUMA WARDANI

Denpasar (Metrobali.com)-

Berkaca pada provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu memiliki Samsat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Ketua Komisi II DPRD Bali Tutik Kusuma Wardhani mengusulkan agar Bali pun memiliki Samsat yang bisa diakses via ATM.

Menurut politisi Demokrat asal Buleleng ini, saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan SKPD terkait yakni Dinas Pendapatan Daerah provinsi Bali, pihak PT. Jasa Raharja dan pihak Kepolisian.

“Iya kami sudah berkoordinasi dengan 3 pihak terkait yakni, Pemda dalam hal ini Dispenda, Jasa Raharja dan kepolisian tapi sepertinya susah sekali memsikronkan 3 pihak itu, karena menurut kami wajib pajak itu harus diberi pelayanan yang terbaik hayoo siapa yang mau antri lama-lama di Samsat, ada ATM lebih praktis,” paparnya di Gedung DPRD Bali, Renon, Selasa (15/7).

Selain praktis, menurutnya masyarakat khususnya Bali bisa melakukan transaksi dengan cepat dan efisien. “Kalau Jawa Timur bisa kenapa Bali tidak,” cecarnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bali, Wayan Suarjana mengaku tertarik dengan usulan Dewan yang menginginkan adanya Samsat yang bisa diakses via ATM namun pihaknya tidak bisa serta merta mengamini langsung dan ujug-ujug Samsat ATM ini bisa berdiri.

“Saya tertarik tapi itu kan tidak serta merta jadi ada prosesnya ya nantilah kita sosialisasikan ke pihak terkait kalau Dispenda sih siap-siap saja,” ungkapnya.

Kedepan, pihaknya memang akan memberikan pelayanan dengan sistem online, cepat dan transparan.”Adapun yang sudah melaksanakan seperti Jawa Timur itu bagus dan Bali harus menuju kesana,” imbuhnya.

Selain ada 3 pihak yang harus bersinergi, kata Suarjana pihak bank daerah seperti BPD dan BRI juga harus diperhitungkan karena merupakan satu kesatuan.”Ya kita harus menyamakan persepsi dulu baru mengarah kesana, karena sesuai UU No 25 tahun 2009 semua kedepan seperti itu,” katanya.

Selain karena amanat pelayanan prosesnya juga harus transparansi, karena itu pihaknya mengharapkan agar Komisi II untuk memfasilitasi dan bisa duduk bersama.

“Kalau sudah persepsi sama tahapan lainnya baru disiapkan sistemnya, saya sambut baik, tapi tidak semudah itu di Jawa Timur itu setahun mereka pikirkan itu, sekarang yang tahun 2015 awal saja kita akan melakukan pemberitahuan kepada wajib pajak by sms, itu program saya,” tutupnya. SIA-MB

Bagikan :
Baca Juga :
Pantau Penerimaan CPNS di Tabanan

Leave a Comment

Your email address will not be published.