Made Suparta DPRD Bali

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota DPRD Bali Made Supartha meminta Gubernur Made Mangku Pastika memberi contoh terlebih dahulu atas komitmen moratorium atau penghentian sementara pembangunan hotel itu sebelum mengimbau bupati dan wali kota.

“Semestinya gubernur yang paling dulu memberi contoh moratorium hotel. khususnya di Bali bagian selatan. Salah satu langkahnya adalah harus berani menolak rencana reklamasi di perairan Teluk Benoa, Kabupaten Badung,” katanya di Denpasar, Rabu (5/2).

Menurut anggota Komisi I DPRD Bali ini, harus berani bersikap terhadap wacana proyek reklamasi Teluk Benoa tersebut.

Sebab, jika itu pelaksanaan proyek reklamasi di Teluk Benoa berjalan, tentu pihak investor akan membangun fasilitas pariwisata, seperti hotel dan restoran serta fasilitas lainnya.

“Gubernur jangan hanya melakukan statemen atau wacana saja. Tapi yang ingin kami harapkan adalah tindakan nyata,” kata politikus PDIP itu.

Wacana Gubernur Mangku Pastika untuk mempertegas kembali imbauan dan surat edaran moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di Bali bagian selatan (Badung, Denpasar dan Gianyar).

Dikatakannya kalau gubernur komitmen dan konsisten moratorium itu untuk kepentingan keseimbangan pembangunan pariwisata supaya juga tersebar di Bali bagian barat, timur dan utara, seharusnya gubernur tidak memberi ruang izin reklamasi kepada investor.

Supartha juga berharap jangan kekuasaan dipermaikan untuk kepentingan segelintir orang, padahal kekuasan itu amanah rakyat dan harus dijalankan dengan keberpihakan pada masyarakat Bali.

“Warga sudah jeli, dan tidak bisa ditipu. Mana kebijakan yang amanah, mana akal-akalan. Dewan pun bisa melakukan pengawasan. Tapi sayangnya sekarang anggota Dewan fokus sebagai caleg dan waktunya terbatas melakukan pengawasan atas kebijakan gubernur,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Mangku Pastika berencana mempertegas kembali imbauan untuk moratorium pembangunan akomodasi pariwisata hotel di kawasan Bali bagian selatan.

“Sekarang saya sudah rancang surat lagi penegasan moratorium. Segera saya layangkan suratnya. Saya sudah perintahkan bikin tapi belum saya teken,”kata Mangku Pastika pada Senin (3/2).

Ia mengatakan penegasan moratorium pembangunan hotel kepada bupati dan wali kota itu bukan bentuk perintah melainkan harapan mengingat kondisi Bali bagian selatan sudah krodit dan daya dukungnya terlampaui.

“Saya berharap, bukan memerintahkan, karena saya tidak bisa memerintahkan. Itu melampaui batas kewenangan. Jadi saya berharap karena sudah begini keadaannya, sudah over supply sehingga hotel perang tarif, kualitasnya makin jelek karena perang tarif dan makin murah. Ini jelek buat Bali secara keseluruhan,”katanya. AN-MB