LBH PSI Bali Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Pencari Keadilan, Digawangi Advokat Muda Profesional

Metro Bali
single-image

Foto: Ketua DPW PSI Provinsi Bali I Nengah Yasa Adi Susanto bersama Tim Advokat LBH PSI Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Awal tahun 2021, DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali bergerak cepat melakukan konsolidasi internal dan menguatkan serta melengkapi struktur organisasi.

DPW PSI Bali telah membentuk direktorat pertamanya yakni Direktorat Hukum dan Advokasi yang  juga menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Bali

“Kami melengkapi direktorat di DPW dan yang pertama Direktorat Hukum dan Advokasi. Direktorat ini nantinya akan berkoordinasi  juga dengan Direktorat Hukum DPP PSI,” kata Ketua DPW PSI Provinsi Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, Selasa (12/1/2020).

Direktorat Hukum dan Advokasi yang juga menjadi LBH PSI Bali ini diisi para pengurus PSI yang terdiri atas 16 orang advokat muda profesional termasuk yang magang.

“Bersama advokat muda yang keren-keren ini kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” kata Adi Susanto yang juga advokat pada Kantor Hukum Widhi Sada Nugraha & Partners ini.

LBH PSI Bali ini, kata Adi Susanto, siap terjun membantu masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum, terutama dalam kasus kebebasan berpendapat, kekerasan perempuan dan anak, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kasus pertanahan yang menimpa rakyat kecil, hingga masarakat yang mendapat ketidakadilan di hadapan hukum.

“Kami memberikan bantuan hukum gratis,” tegas politisi asal Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasemi ini,

Dikatakan para advokat yang bergabung di LBH PSI Bali ini merupakan advokat profesional, berpengalaman di bidang masing-masing. Para advokat muda yang ikut bergabung juga bekerja cepat dan siap bejalar dengan cepat pula.

“Advokat di LBH PSI Bali jam terbangnya lumayan bagus. Banyak juga yang jebolan LBH tertentu di Bali sehingga sudah berpengalaman memberikan bantuan hukum,” imbuh Adi Susanto.

Baca Juga :
Ditinggal tidur, cengkeh sebanyak 300 kg digondol maling

Ia menambahkan nantinya akan dibentuk koordinator di masing-masing kabupaten/kota atau DPD PSI Kabupaten/Kota se-Bali yang akan mengkoordinasikan jika ada kasus-kasus hukum yang perlu diadvokasi.

Selain Direktorat Hukum dan Advokasi, DPW PSI Bali juga segera melengkapi direktorat lainnya seperti direktorat bidang ingkungan hidup, sosial budaya dan lainnya yang akan dibentuk secara bertahap.

“Saat pandemi gerak langkah terbatas tapi kami tetap lakukan konsolidasi internal dan penguatan stuktur organisasi sebagai modal juga menghadapi Pemilu 2024,” pungkas Adi Susanto. (wid)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.