Jokowi di Papua

Kain berwarna Merah Putih terbentang panjang menyelimuti Pasar Baru Phaara di Kabupaten Jayapura, Sabtu (27/2) siang.

Sejumlah perempuan muda dan anak-anak berpakaian rumbai-rumbai dan anyaman berada di kanan-kiri jalan.

Tampak gadis semampai putih dengan pakaian yang tidak biasa, dari anyaman seperti untuk parade.

Anak-anak perempuan berkulit hitam dengan pakaian rumbai-rumbai khas Papua serta hiasan di wajah, turut berjajar di jalan menuju tanah kosong tempat yang akan dibangun Pasar Pharaa baru menggantikan yang lama.

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba sekitar pukul 15.00 WIT. Waktu Indonesia Timur (WIT) dua jam lebih awal daripada WIB.

Presiden tiba didampingi rombongan dan para menteri. Tampak menteri yang hadir Menteri Perdagangan Rachmat Gobel; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Edhy Purdjianto; Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Tampak pula Kapolri Sutarman dan Panglima TNI Moeldoko serta Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Kunjungan ke Pasar Pharaa merupakan agenda pertama Presiden Jokowi begitu menjejakan kaki di Bumi Cendrawasih setelah lima jam terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma.

Jayapura menjadi tempat kampanye Jokowi, baik saat pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Di Jayapura pula, Jokowi berjanji membangun pasar-pasar.

Kunjungannya kali ini sekaligus memenuhi janjinya untuk membangun pasar di Jayapura. Janji politik itu dipenuhinya dengan meletakkan batu pertama pembangunan pasar tersebut sekaligus menandai pembangunan pasar-pasar lainnya di Jayapura.

“Janji saya untuk membangun pasar di Sentani dan di Jayapura, hari ini sudah saya laksanakan dan dikerjakan. Perlu diingat, pasar ini diberikan gratis kepada pedagang, tidak ada yang bayar. Jadi, hati-hati kalau ada yang bayar dilaporkan kepada Presiden,” kata Jokowi.

Presiden menambahkan, “Saya dah titip, yang mau mengerjakan pasar ini, kalau saya lihat desainnya pasarnya bagus. Akan tetapi, kalau nanti pasarnya jadi, enggak bagus, awas.” Pendekatan Kesejahteraan Kisah di atas tentu menjadi sekelumit dari upaya pembangunan di Papua. Memang tidak bisa dalam sekejap mata, seperti membalik telapak tangan, untuk membangun dan menyejahterakan pulau di ujung Timur Indonesia tersebut.

Takbisa dipungkiri masih ada masalah keamanan yang belum tuntas guna mewujudkan damai sejati di Bumi Cendrawasih tersebut.

Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan dengan daerah-daerah lain di Indonesia juga menjadi faktor lingkaran setan masih terjadinya kekerasan di pulau terdepan Indonesia tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mencatat, kawasan Papua menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan.

Tertinggi di Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5 persen diikuti dengan Papua Barat 27,1 persen.

Provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi lainnya, antara lain Nusa Tenggara Timur 20,2 persen, Maluku 19,3 persen, dan Gorontalo 18,3 persen. Persentase itu jauh melampaui rata-rata nasional 13,3 persen.

Pascareformasi, pendekatan kesejahteraan terhadap Papua menjadi fokus utama dalam mewujudkan perdamaian. Diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu wujud pendekatan tersebut, termasuk di dalamnya dana otonomi khusus.

Takhanya itu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2011 melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2011.

Seperti dikutip dari laman Sekretariat Presiden, perpres tersebut menyatakan bahwa UP4B bertugas membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat juga akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pendanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, dan peningkatan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Fungsi UP4B adalah menjabarkan rencana aksi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2011–2014, dan memastikan rencana aksi itu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian (RKK)/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD).

Selain itu, UP4B juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Nasional/Bappenas untuk menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Namun, sayangnya hasil dan evaluasi UP4B takpernah dipublikasikan kepada publik hingga saat ini. Kinerja UP4B dalam mendorong kemajuan Papua juga sayup-sayup terdengar.

Dialog Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi berupaya membangun secara langsung kepercayaan masyarakat Papua terhadap kepemimpinan nasional.

Karena seperti yang dia yakini, kepercayaan kepada pemimpin merupakan jalan menuju solusi.

“Menurut saya, problemnya adalah saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya. Kalau rakyat percaya kepada pemimpinnya itu gampang menyelesaikannya,” kata Presiden di hadapan para pendukungnya dalam pemilihan presiden lalu yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi untuk Presiden di Jayapura, Sabtu (27/12).

Untuk membuat kepercayaan tersebut, Presiden tanpa ragu di hadapan Masyarakat Papua menyatakan janjinya akan mengunjungi kawasan tersebut minimal tiga kali dalam setahun.

“Saya akan sering hadir di Papua, minimal setahun tiga kali, coba diingat-ingat, kalau kurang ditegur,” kata Presiden dalam sambutanya pada perayaan Natal Nasional 2014 di Stadion Mandala, Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (27/12) malam.

Kedatangannya di tanah Papua, menurut Presiden, akan digunakan untuk berdialog, mendengarkan suara masyarakat Papua.

“Karena saya melihat Rakyat Papua tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak hanya membutuhkan pendidikan, tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan saja, tetapi rakyat Papua juga butuh didengar dan diajak bicara. Itulah sikap dasar saya dalam membicarakan setiap persoalan-persoalan yang ada di Papua,” tegas Presiden Jokowi dalam sambutan perayaan Natal. AN-MB

activate javascript

activate javascript