AUDIENSI – Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima audiensi perangkat Desa Carangsari, Kamis (16/9/2021).

Mangupura (Metrobali.com)-

Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. kembali mengungkapkan strategi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan fasilitas pupuk yang diproduksinya yang mampu meningkatkan produksi hingga di atas 100 persen lebih.
Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi perangkat Desa Carangsari, Petang, Kamis (16/9/2021). “Dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang, strategi dan inovasi sangat diperlukan untuk mengangkat potensi desa,” katanya.
Perangkat desa yang hadir di antaranya Perbekel I Made Sudana, Sekdes Gusti Ngurah Gede Dwija, serta sejumlah pengurus ranting PDI Perjuangan Carangsari. Mereka beraudiensi untuk memohon bantuan paket sembako untuk masyarakat di Desa Carangsari yang terdampak pandemi covid-19. Atas permohonan ini, Ketua DPRD Badung Putu Parwata pun memenuhinya dan akan segera membagikan paket sembako kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
Soal strategi di atas, Parwata menyatakan tengah membuat demplot padi di Desa Ayunan seluas 10 hektar. Tanaman padi nantinya akan menggunakan pupuk yang dibuatnya yakni pupuk Green yang dipadukan dengan urea dan MPK.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, komposisi pupuk ini akan mampu menghasilkan dua kali lipat padi dengan pupuk biasa. “Jika dengan pupuk biasa, 1 hektar lahan hanya menghasilkan 6 ton gabah. Namun dengan pupuk Green dipadukan dengan pupuk lainnya, satu hektar sawah akan menghasilkan 12,4 ton padi. Hasilnya berlipat,” ujar politisi asal Dalung Kuta Utara tersebut.
Namun saat ini, pihaknya masih melakukan uji coba dengan membuat demplot tersebut. Jika memang sudah berhasil, tegasnya, pupuk ini akan dibagikan kepada petani di seluruh wilayah Badung.
Dengan begitu, ujarnya lagi, potensi pertanian akan tergali secara maksimal. Dampak ikutannya, kesejahteraan petani dipastikan terangkat. “Ini kami lakukan untuk menggali potensi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya lagi.
Cukupkah sampai di sini? Ternyata belum. Pemerintah harus tetap memberikan pendampingan mulai hulu hingga hilir. Di hulu tentu terkait dengan persoalan bibit serta fasilitas produksi seperti traktor. Di hilir, katanya, pemerintah juga memberikan pendampingan terkait pascapanen. “Produksi pertanian harus terserap pasar,” tegasnya.

 

Editor : Sutiawan