Foto: Direktur Utama RSUP Sanglah dr. I Wayan Sudana, M.Kes.,dan Ketua DPW JPKP Provinsi Bali I Ketut Oka Mantara usai penandatanganan MoU, Rabu (15/1/2020).

Denpasar (Metrobali)-

Organisasi sosial JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Provinsi Bali menjalin MoU (Mutual of Understanding) atau kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar.

MoU ditandatangani Direktur Utama RSUP Sanglah dr. I Wayan Sudana, M.Kes.,dan Ketua DPW JPKP Provinsi Bali I Ketut Oka Mantara, Rabu (15/1/2020).

Hadir juga Sekretaris DPW JPKP Bali sekaligus PIC Sosial  DPW JPKP Bali Ni Komang Sariningsih (Komang Gio) bersama pengurus JPKP Bali Mangku Dana dan Wayan Suka.

Lewat kerjasama ini, JPKP Bali melakukan penguatan pendampingan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yang dilakukan di RSUP Denpasar.

“Kami sambut baik progam pendampingan kepada pasien kurang mampu yang dilakukan JPKP Bali. Lewat MoU ini kita berjasama agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya pasien kurang mampu,” kata Direktur Utama RSUP Sanglah dr. I Wayan Sudana, M.Kes., ditemui usai penandatanganan MoU ini.

Kedua belah pihak menjalin MoU untuk mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

MoU bertujuan untuk membangun kerjasama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

MoU ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

“RSUP Sanglah tetap ada keterbatasan sebagai RS besar dengan jangkauan pelayanan luas. Disini butuh kerjasama optimal dengan berbagai pihak satukan sumber daya  untuk atasi kekurangan,” terang Sudana.

Pihaknya pun berharap JPKP Bali terus mendukung peningkatan pelayanan di RSUP Sanglah dan mengatasi berbagai hambatan yang ada.

JPKP sudah memfasilitasi dan mendampingi pasien kurang mampu, melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit. Misalnya mendampingi pasien bayi penderita jantung bocor dari NTT yang saat ini sudah dirawat di RSUP Sanglah.

“Semoga pendampingan bisa ditingkatkan. Jadi ada JPKP yang bisa membantu,” pungkas Sudana didampingi Sekretaris Direktur Utama RSUP Sanglah I Dewa Gede Agung Rat Keresna Putra.

Ketua DPW JPKP Provinsi Bali I Ketut Oka Mantara bersyukur sudah ada MoU resmi dengan RSUP Sanglah ini. Sebab JPKP Bali kini punya pijakan dalam melakukan pendampingan pasien di RSUP Sanglah.

Kerjasama ini juga makin menguatkan upaya JPKP Bali mendampingi dan memfasilitasi pasien dari masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

“Sebelumnya kami sudah melakukan pendampingan dan berjalan dengan baik serta diberikan kemudahan. Tapi setelah MoU ini jadi lebih kuat dan jelas kedudukannya dengan RSUP Sanglah,” imbuh Oka Mantara.

Organisasi yang berkomitmen membantu mengawal progam-progam Presiden Jokowi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ini kini semakin aktif membantu dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu mengakses berbagai layanan tersebut.

“JPKP komitmen melakukan aksi nyata membantu masyarakat Bali. Kami bukan organisasi abal-abal atau sekadar papan nama,” tegas Oka Mantara.

Ia menegaskan apa yang dilakukan JPKP Bali selama ini murni untuk kepentingan masyarakat Bali yang belum tersentuh bantuan pemerintah maupun yang sulit mengakses program-program dan layanan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

“JPKP ibaratnya jadi perpanjangan tangan mengawal progam Presiden Jokowi di bawah agar program ini benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat bawah,” tegas Oka Mantara.

“JPKP juga merupakan organisasi independen yang sama sekali tidak berafiliasi dan tidak terkait dengan partai politik atau kepentingan politik manapun,” imbuh Oka Mantara.

Banyak aksi nyata dilakukan JPKP Bali. Seperti di bidang kesehatan, JPKP kerap membantu memfasilitasi pasien dari masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses pelayanan yang optimal di rumah sakit pemerintah.

JPKP Bali hingga tingkat kepengurusan di kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa juga sudah banyak melakukan pendampingan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Di bidang pendidikan, JPKP Bali sudah banyak memfasilitasi siswa dan mahasiswa agar mendapatkan beasiswa pendidikan. Misalnya JPKP Bali telah menjalin MoU atau kerjasama dengan IHDN Denpasar untuk tiap tahun memfasilitasi 40 calon mahasiswa yang kurang mampu agar mendapatkan beasiswa kuliah di kampus ini.

JPKP Bali juga melakukan pendampingan pemberdayan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan desa wisata di sejumlah daerah di Bali.

Misalnya JPKP Bali sukses menginisiasi dan mendampingi desa wisata Dukuh Penaban, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem. JPKP Bali  juga mendampingi dan mendorong pengembangan desa wisata di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. (dan)