Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kritik Gubernur dan Ketua DPRD Bali terhadap Anggaran Desa Pekraman Bentuk Transparan

Metro Bali
single-image

Poto : Pengamat Politik Nyoman Subanda

Denpasar (Metrobali.com)-

Pengamat Politik Nyoman Subanda meyakini pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang mengkritisi program anggaran desa pekraman yang kurang realistis berdasarkan pengalamannya mengelola keuangan daerah.

“Saya yakin betul, Gubernur Made Mangku Pastika mengetahui betul pos-pos anggaran daerah yang sudah menjabat selama dua periode, begitu juga Ketua DPRD Bali yang juga berpengalaman menjabat sebelumnya,” kata Subanda di Denpasar, Jumat (18/5).

Hal itu diungkapkan setelah isu anggaran desa pekraman mencuat ke publik, termasuk viral di media sosial, bahkan Tim Hukum Mantra-Kerta yang melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bali.

Menurutnya, pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika merupakan bentuk tranparansi pengelolan dana daerah kepada masyarakat.

Dengan demikian, pernyataan tersebut bukan bermaksud melemahkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 pada tanggal 27 Juni mendatang.

“Sikap ini sebuah realita yang ada yang dilakukan dan adanya ‘miss communication’ yang ditambahkan dengan situasi politik sehingga menjadi ramai,” ungkapnya.

Apabila hal tersebut diperdebatkan akan menjadi panjang, mengingat dasar argumennya berbeda-beda.

Seharusnya Paslon bersangkutan juga mengetahui hal tersebut karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan Wakil Gubernur, termasuk pernah sebagai Walikota Denpasar.

Disamping itu, Bali masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil belum lagi dalam menghadapi situasi perekonomian yang kurang menguntungkan dan akibat dampak erupsi Gunung Agung.

Untuk itu, Bawaslu Bali agar bijaksana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan kesempatan melalukan klarifikasi dan tidak menempuh jalur hukum.

Mengingat dasar pijakan dalam melontarkan pernyataan memiliki versi masing-masing.

Baca Juga :
Tiga nominasi penghargaan World Car of the Year 2017

Upaya itu, agar tidak memperkeruh suasana mengingat kondisi yang kurang kondisif akibat krisis global dan dampak adanya aksi terorisme.

Namun sisi lain, mengenai besaran anggaran yang diperuntukkan kepada desa pekraman agar tetap menyesuaikan dengan PAD.

“Jika besaran anggaran besar itu bagus, asalkan dananya mencukupi, sehingga tidak ada janji yang dilontarkan kurang realistis,” tutupnya.

Editor : Hana Sutiawati

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.