J. Kristiadi

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat politik dari Centre For Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai masalah kemaritiman di Indonesia menjadi isu besar yang patut dibenahi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode selanjutnya.

“Isu kemaritiman penting sekali, menjadi rencana strategis bagi DPD, selain isu amandemen UUD 45 yang memang sudah setengah berjalan,” ujar J. Kristiadi di Jakarta, Rabu (27/8).

Dia mengatakan realitas dunia kemaritiman nasional saat ini cukup mengkhawatirkan. Masyarakat sejak kecil terbiasa mengenal Indonesia sebagai negara agraris.

Selain itu aspek-aspek maritim nasional saat ini dinilai terlupakan. Salah satu akibatnya distribusi bahan pokok melalui jalur laut menjadi mahal.

“Maka itu DPD perlu mengawal dunia kemaritiman ini, caranya membuat target nyata yang ingin dicapai dalam dunia kemaritiman selama lima tahun ke depan, agar selaras dengan semangat pemerintahan Jokowi yang ingin membangun aspek maritim,” kata dia.

Kristiadi menilai untuk memastikan DPD dapat berkontribusi dan konsisten dalam program-program besar yang diusung, dibutuhkan sosok Ketua DPD yang mampu menghadirkan roh “political will” dalam tubuh DPD.

Sosok Ketua DPD itu menurutnya harus merupakan sosok yang bijak, dituakan dan memiliki pengalaman kepemimpinan yang mampu menghadirkan kebersamaan.

” Untuk kepemimpinan yang seperti ini saya melihat sosok pak Nono Sampono (anggota DPD terpilih) memiliki ‘trackrecord’ kepemimpinan yang bisa memberikan suasana kebersamaan atau kolegial. Tinggal bagaimana sosok-sosok orang seperti pak Nono bisa membawa peran DPD lebih bermakna ke depan, sebab saat ini DPD hanya seperti peran tambahan saja,” ujar dia. AN-MB