Hadar-Nafis-Gumay-540x350

Jakarta (Metrobali.com)-

Komisi Pemilihan Umum Pusat menyayangkan aksi “walk-out” yang dilakukan tim saksi pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (22/7).

“Untuk aksi ‘walk-out’ ini kami menyayangkan, itu hak semua pihak termasuk dari pasangan calon Nomor Urut Satu. Tetapi kami harus menghormati, kami tidak bisa menahan mereka di ruangan ini,” kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di sela-sela rapat pleno.

Meskipun saksi pasangan calon Prabowo-Hatta mengundurkan diri dari pelaksanaan rapat pleno, KPU tetap melanjutkan tahapan rekapitulasi Pilpres di tingkat nasional yang masih tersisa pembahasan provinsi Jawa Timur, Papua dan Sumatera Utara.

“Undang-Undang (Nomor 42 Tahun 2008) mengatakan proses tetap dapat disahkan walaupun tidak dihadiri saksi. Memang kami wajib menghadirkan saksi atau perwakilan pasangan calon dari semua tingkatan, mulai dari TPS hingga nasional. Tetapi kehadiran mereka tidak bisa kami paksakan, sekalipun mereka hadir dan tidak menyetujui hasil,” tambahnya.

Tim saksi pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan aksi “walk-out” atau keluar dari proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa siang, karena menilai KPU salah melaksanakan kebijakan untuk pemungutan suara ulang.

“Hari ini, kami menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam terhadap proses demokrasi yang kita inginkan berkualitas dan berintegritas. Tetapi ternyata dari sekian lama proses rekapitulasi, kami menemukan banyak sekali kecurangan. Jadi, kami menolak proses rekapitulasi yang ada di KPU ini,” kata salah satu anggota tim saksi Yanuar Arif Wibowo usai meninggalkan ruang sidang di lantai 2 Gedung KPU Pusat Jakarta.

Dia menyebutkan 52.000-an Formulir C1 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) tidak valid karena diduga terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara.

“Kami menemukan 52.000 lebih Formulir C1 invalid, yang potensi pemilihnya sedikitnya 25 juta orang. Kami menolak proses rekapitulasi ini dan terus mengawal mandat dari rakyat melalui jalur yang disediakan,” ujar dia. AN-MB