Dialog Kemiskinan

Denpasar (Metrobali.com)-

Instansi Pemerintah, Masyarakat, dan swasta agar berkomitmen bekerja keras, menjalin kerjasama, merapatkan barisan dan menyatukan langkah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Bali. Demikian disampaikan Gubernur Bali Mangku Pastika pada saat membuka dialog terbuka bertajuk  Elaborasi Pemecahan Masalah Kemisikinan di Bali yang terselenggara berkat kerjasama pemprov Bali dengan Harian Radar Bali di ruang rapat Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon, Selasa (7/4)

 “Masyarakat Bali jangan dulu berpuas diri dengan hasil kajianan yang menyatakan pendapatan masyarakat bali mencapai 25 juta/kapita per-tahun, karena hasil tersebut baru dilihat dari sudut makro apabila dari sudut mikro minimal  pendapatan  1 keluarga ±10 juta/bulan,” tambahnya.

Mangku Pastika secara khusus pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada media yang selama ini sudah membantu Pemprov dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah maupun warga kurang mampu yang memerlukan uluran tangan.

Hal senada disampaikan Wakil DPRD Provinsi Bali Sugawa Kory selaku Pembicara pada dialog tersebut. Ia berharap program pemerintah dilakukan  terarah dan terencana sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Dijelaskan Sugawa Kory  per-september 2014 jumlah penduduk miskin di Bali dalam konteks nasional berada posisi kedua terendah sebanyak 4,76 %  dibawah provinsi DKI Jakarta yang ada posisi pertama terendah sebanyak 4.09 %. Tetapi  jumlah tersebut ada tendensi mengalami kenaikan yang awalnya sejumlah 4.49 % per-september 2013. Jumlah miskin tertinggi ternyata berlokasi di pedesaan yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, disamping itu perlu juga diwaspadai masyarakat yang Hampir Miskin(HM) dan Rentan Miskin Lainnya (RML) sebesar 19,51% bisa menjadi miskin apabila pemerintah salah membuat kebijakan. Sugawa Kory juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dan swasta untuk ikut perduli terhadap pengentasan kemiskinan, serta menumbuhkan jiwa enterpreneur di masyarakat agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Sementara itu Prof. Wayan Windia menyampaikan sikap sedikit mengkritisi program Simantri yang sudah dijalankan oleh Pemrov. Bali selama ini yang dianggap kurang tepat sasaran. Sejumlah penelitian yang dilakukannya menunjukan banyak orang-orang yang mendapatkan bantuan adalah orang-orang mampu yang bukan petani tulen. Ia menyarankan agar program simantri diarahkan kepada subak-subak irigasi dan abian yang sudah ada di Bali. Windia juga menyarankan agar pemerintah lebih mengutamakan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan serta program yang diperuntukan bagi kaum perempuan.

Pada sesi tanya jawab yang dilaksanakan dalam tiga sesi, ada beberapa pertanyaan  dan saran-saran diantaranya diajukan oleh Dewa Putu Wijana Rektor Universitas Warmadewa yang menyatakan kurangnya sistem pengawasan terhadap program-program yang sudah dilaksanakan pemprov, Ni Ketut Reliana Asasanti seorang mahasiswa menyatakan kekawatirannya tergerusnya sektor pertanian oleh pariwisata yang hanya dinikmati oleh sebagian warga, ia juga mengharapkan pembangunan infrastruktur serta sumber mata air yang kurang di daerahnya di Nusa Penida. Sementara itu Nyoman Parta anggota dewan DPRD Provinsi Bali menyampaikan kebiasaan umat hindu dalam melaksanakan upacara secara mewah dan berlebih serta penyakit-penyakit masyarakat lainnya yang menyebabkan kemiskinan, ia juga mengharapkan adanya rewards subsidi hasil bagi petani yang berhasil. Komang Suarsana yang senada dengan Parta mengharapkan adanya subsidi silang yang kaya membayari yang miskin terkait iuran-iuran yang ada di masyarakat, ia juga menyarankan adanya adopsii teknologi di sektor pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Teguh Setiadi yang merupakan perwakilan Bank Indonesia di Bali menyampaikan teori expecting return (menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi), menekan biaya produksi yang dimaksud yaitu dengan menggalakan pemakaian pupuk organik.

Secara umum Gubernur Bali mengucapkan terimakasih atas saran-saran yang  yang disampaikan, dengan adanya saran-saran diharapkan dapat memperbaiki program-program yang sudah berjalan. Mengenai program simantri Gubernur menyampaikan akan diadakan kajian lagi serta meningkatkan pengawasan dilapangan, Gubernur juga menyampaikan adanya hambatan secara sosial-kultural dalam pembangunan infrastruktur di Bali. Mengenai pelaksanaan upacara keagamaan Gubernur ingin menyadarkan pemahaman masyarakat mengenai upacara Yadnya tidak saja berupa upacara tetapi juga membantu sesama, seperti yang selalu diharapkan setiap menghadiri upacara keagamaan untuk lebih sederhana tanpa menghilangkan makna upacara yang dilaksanakan.

Dialog yang terselenggara dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat bali ini dihadiri oleh media-media di bali, BPMPD dan BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Bali, perwakilan PLN, serta mahasiwa-mahasiswi universitas-universitas di Bali. AD-MB