Asisten II dalam acara Kunker Komisi IX DPR RI di wiswa sabha kantor gubernur Bali

 Denpasar (Metrobali.com)-

Komisi IX DPR RI yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi melakukan kunjungan kerja sehari ke Provinsi Bali guna melakukan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rombongan Komisi IX secara resmi diterima oleh Gubernur Bali yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Provinsi Bali Ketut Wija, Kamis (9/4) di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri yang bertindak selaku pimpinan rombongan mengungkapkan tujuan kunker ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program JKN yang telah berjalan selama setahun. “ Kami ingin mengetahui berbagai kendala yang masih dihadapi dan bagaimana upaya Bali mengintegtrasikan JKN dengan program kesehatan daerah yang telah ada (JKBM,red),” urainya. Hingga saat ini, tambah dia, wakil rakyat masih menerima banyak keluhan terkait pelayanan BPJS. Berbagai masukan tersebut nantinya akan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Syamsul berharap, BPJS terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Harapan senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Charles Mesang. Dia mendorong BPJS melakukan terobosan untuk meningkatkan pelayanan. “BPJS jangan hanya menjadi juru bayar atas tagihan yang datang dari pihak rumah sakit. Lakukan inovasi dan terobosan, misalnya melakukan upaya pendekatan dengan rumah sakit yang belum menjadi jejaring BPJS,” ujarnya. Lebih dari itu, Charles minta agar penerapan JKN diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Kata dia, program ini tak akan berjalan optimal tanpa ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Sementara Gubernur Made Mangku Pastika dalam sambutan yang dibacakan Asisten Ketut Wija menegaskan, bidang kesehatan memang menjadi program unggulan Pemprov Bali yang mengusung visi Bali Mandara. Bahkan, sejak tahun 2010, Bali telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan. Sejalan dengan pemberlakuan program JKN, saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan BPJS guna mengintegrasikan kedua program jaminan kesehatan ini. “Formula dan skemanya terus kita bahas dan matangkan tanpa menganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr.Ketut Suarjaya menambahkan, saat ini 43,92 persen masyarakat Bali  telah tercover BPJS, sementara sisanya sebanyak 56,08 persen masih ditanggung JKBM. Menurutnya, masyarakat Bali yang sudah merasa nyaman dengan program JKBM menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program JKN. “Karena dalam JKBM, masyarakat kami tak membayar uang apapun untuk mendapat layanan kesehatan. Sementara untuk ikut kepesertaan BPJS, mereka harus membayar iuran,” tambahnya. Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta JKN secara mandiri dan sukarela. Jika kepesertaan mandiri dapat ditingkatkan, dana APBD yang sebelumnya tersedot untuk JKBM, nanti dapat dialihkan untuk program peningkatan infrastruktur, khususnya bidang kesehatan. Selain itu, anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai program promotif dan preventif. Pihaknya menargetkan, pada akhir tahun 2015, kepesertaan JKN telah mencapai 50 persen. Secara bertahap, jumlah ini diharapkan meningkat menjadi 70 persen pada tahun 2016. “Sehingga pada tahun 2017, hanya 30 persen masyarakat Bali yang tertanggung JKBM dan akan diintegrasikan dengan program JKN,” imbuhnya. AD-MB