Jakarta (Metrobali.com)-

Komite Umat (Komat) untuk Tolikara Papua hari ini dijadwalkan menemui Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti guna menyampaikan pandangan mereka terkait insiden di Tolikara.

“Hari ini kami akan diterima oleh Panglima TNI di Jalan Medan Merdeka Barat pukul 13.00 WIB, sedangkan pada pukul 15.00 WIB akan diterima oleh Bapak Kapolri di Mabes Polri Jalan Trunojoyo,” kata Juru Bicara Komite Umat untuk Tolikara Papua Mustofa B. Nahrawadaya di Jakarta, Rabu (22/7).

Mustofa mengatakan sebelumnya pagi ini pukul 08.30, Komat menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra.

Pertemuan tertutup dalam tiga agenda tersebut guna menyampaikan pandangan dari Komat terhadap insiden di Tolikara serta laporan sementara terkait tim pencari fakta (TPF) yang sudah diberangkatkan pada Selasa (21/7) dini hari ke Papua.

Pemberangkatan TPF yang terdiri dari tujuh anggota tersebut guna mencari keabsahan informasi terkait pembakaran Masjid di Tolikara.

Mustofa menjelaskan TPF dipimpin oleh tokoh dakwah yang sudah memahami latar belakang Papua, yakni Ustad Fadlan Garamatan beserta enam orang lainnya dari berbagai ilmu, antara lain forensik, kriminal dan sosial.

Seluruh anggota TPF nantinya akan menelusuri segala informasi sesuai kronologi, mulai dari keabsahan surat tentang larangan merayakan Idul Fitri, larangan berlebaran, larangan mengenakan jilbab hingga pembakaran Mesjid dan Ruko di Tolikara.

Mustofa menjelaskan setidaknya ada tiga langkah yang ditempuh oleh TPF, yakni mengumpulkan data-data tentang kronologis dari awal peredaran surat hingga pembakaran terjadi, kemudian meneliti legalitas dan keabsahan surat-surat yang beredar dan mewawancarai beberapa sumber asli, seperti Bupati, Walikota, polisi setempat dan masyarakat korban penembakan.

Menurutnya, pengiriman TPF ini dapat meluruskan kembali informasi dan berita yang simpang siur, baik untuk masyarakat luas maupun jurnalis.

“Informasi banyak yang simpang siur akibat pembelokan opini dari kelompok tertentu. Mereka membantah bahwa surat yang ditandatangani oleh Ketua GIDI Tolikara tersebut adalah dokumen ilegal dan pembakaran masjid disebabkan ketidaksengajaan,” ujar Mustofa. AN-MB