Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Koalisi LSM Sebutkan Delapan Prioritas Pemerintahan Jokowi

Metro Bali
single-image

jokowidodo1

Jakarta (Metrobali.com)-

Sebanyak 12 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyebutkan terdapat delapan prioritas yang mesti benar-benar diperhatikan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo.

Siaran pers Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/9) menyebutkan delapan program prioritas itu antara lain reformasi agraria, dengan cara Jokowi dinilai perlu segera merumuskan sebuah badan penyelesaian konflik agraria guna menangani problem struktural yakni ketimpangan penguasaan struktur dan distribusi sumber-sumber agraria.

Selain itu, prioritas kedua adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup mengingat sangat meluasnya bencana ekologis di Indonesia sehingga perlu segera memperkuat institusi/kelembagaan negara lingkungan hidup yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum.

Hal itu karena pemulihan lingkungan hidup akibat kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum.

Prioritas selanjutnya adalah reformasi legislasi, penegakan hukum, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perwujudan poros maritim, dan kedaulatan pangan.

Terkait poros maritim, tekad itu dinilai harus diawali dengan perlindungan terhadap masyarakat rentan, utamanya nelayan dan masyarakat pesisir, serta membalik ketimpangan pembangunan Timur-Barat.

Cara itu dapat diakukan antara lain dengan menutup impor kapal ikan baru (maupun bekas), memberantas mafia perikanan, termasuk mafia BBM bersubsidi untuk nelayan, menyediakan layanan dan sistem informasi harian, berupa cuaca, lokasi indikatif sebaran ikan, serta informasi harga 18 komoditas ikan konsumsi rakyat ke kampung-kampung pesisir.

Sedangkan terkait dengan pangan dapat dilakuan misalnya dengan menutup impor pangan, menghentikan konversi lahan pangan termasuk reklamasi pantai, pembangunan infrastruktur pedesaan terutama irigasi dan akses transportasi, mengutamakan petani dan nelayan dalam pengembangan dan penguasaan benih dan benur, alokasi anggaran yang cukup guna mengembangkan riset dan penerapan tehnologi tepat guna bagi pertanian dan perikanan, peningkatan akses modal bagi petani dan nelayan, serta, revitalisasi pasar tradisional dan sistem perdagangan di daerah pedesaan.

Koalisi LSM menilai keberadaan Tim Transisi adalah hal yang positif karena berorientasi pada program, namun prasyarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas khususnya dari sisi pendanaan.

Selain itu, Koalisi LSM juga menginginkan sosok menteri pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah tidak merangkap pimpinan dan pengurus partai politik, serta bersih dari dugaan tindak pidana dan berintegritas.

Sedangkan kabinet dinilai perlu dirampingkan dan efisien dalam penataan birokrasi, serta menteri yang ditunjuk kompeten di bidang yang ditunjuk, berpihak pada kelompok rentan, sensitif dan responsif gender.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi tersebut antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Pusat Studi dan Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK). AN-MB 

Bagikan :
Baca Juga :
PVMBG: Kawah Gunung Agung Retak

Leave a Comment

Your email address will not be published.