SONY DSC

 

Jakarta (Metrobali.com)-

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menepis tudingan dan tidak setuju bila ada yang menyatakan bahwa nelayan Indonesia dinilai tidak kompetitif dibandingkan dengan nelayan di sejumlah negara lain.

“Saya kurang bersepakat terhadap tudingan sejumlah pihak yang menyebut tidak kompetitifnya SDM kelautan dan perikanan Indonesia sebagai pangkal soal keterpurukan RI mengelola sumber daya kelautan dan perikanannya,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik kepada Antara di Jakarta, Rabu (22/7).

Menurut Riza Damanik, tudingan seperti itu tidak saja usang, tetapi sekaligus terkesan lempar tanggung jawab.

Ketum KNTI berpendapat bahwa persoalannya menjadi lebih kompleks, yakni karena penyimpangan arah dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Penyimpangan prioritas itu, ujar dia, selama ini telah menjadi faktor penghambat utama tumbuh kembangnya manusia Indonesia dalam memakmurkan laut.

Sebagaimana diberitakan, nelayan tradisional di berbagai daerah perlu lebih dioptimalkan, guna meningkatkan hasil tangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia dengan cara melakukan pembenahan sektor kelautan dan perikanan yang menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Optimalisasi ini bisa dilakukan oleh nelayan jika dari hulu ke hilir didukung oleh kebijakan, anggaran dan program yang memihak kepentingan nelayan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Abdul Halim, pembenahan di hulu, misalnya, perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan dari proyek pembangunan eksploitatif.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah proyek eksploitatif seperti reklamasi pantai, pertambangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kerap merugikan nelayan.

Selain itu, ujar dia, perlu adanya dukungan permodalan seperti yang diterima oleh nelayan kecil Malaysia sebesar 300 ringgit Malaysia per bulan yang ditransfer melalui kartu nelayan berbentuk ATM.

“Langkah ini bisa ditempuh jika didahului dengan pendataan dan pendaftaran nelayan kecil secara nasional,” ucapnya.

Sekjen Kiara mengemukakan, di hilir, pemerintah bisa mendorong hadirnya tempat penyimpanan berpendingin dan sentra-sentra pengolahan ikan yang terhubung dengan pusat pariwisata dan pemasaran, baik di tingkat lokal, nasional maupun regional-internasional. AN-MB