Kisruh Musancab, Ranting Walk Out Ancam Bentuk PAC Tandingan
Jembrana (Metrobali.com)-
Legalitas dan keabsahan kepengurusan PAC Negara, dipertanyakan. Pasalnya dalam Munsancab PAC PDI-P Negara yang digelar Rabu (31/12) lalu, sepuluh (bukan sembilan, berita kemarin) ranting yang keluar (walk out) lantaran hak suaranya dizolimi. Sepuluh ranting tersebut mengancam akan membentuk PAC tandingan jika suaranya tak didengar.
“Kami merasa dizolimi, karena hak suara dan hak bicara kami diamputasi. Padahal kami bicara berdasarkan AD/ART partai dan SK partai” ujar juru bicara (jubir) sepuluh ranting, Putu Arya Negara, Ketua Ranting Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, Minggu (4/1).
Selain itu, kata Putu Arya Negara alias Dayak, dalam Musancab itu juga muncul banyak keganjilan, diantaranya munculnya nama Dewa Abri, salah seorang kontraktor di Negara menjadi pengurus inti PAC Negara. Padahal tidak ada satu pun ranting dari 12 ranting yang mendukungnya.
Menurutnya pinpinan sidang juga menyalahi SK 006 dan 007, Bab XII pasal 24 ayat 3 yang dinyatakan apabila musyawarah pada calon ketua PAC tidak mencapai mufakat, maka pemilihan diserahkan kepada utusan para ranting dalam Musancab partai. “Artinya apa, ketika deadlock maka dikembalikan kepada utusan ranting. Itu yang tidak dilakukan pimpinan” tandasnya.
Pihaknya mengaku akan terus memperjuangkan haknya, bahkan pihaknya bersama teman-teman yang lain berencana akan mendatangi tim 7 DPD PDI-P untuk mempertanyakan mekanisme keluarnya rekomendasi tersebut. “Kami kesana (tim 7) untuk menanyakan mekanisme dan kenapa calon Komang Sapte Adi Suardika tidak masuk dalam rekomendasi itu, padahal ia didukung oleh 12 ranting” terangnya.
Pihaknya bersama sepuluh ranting lainnya juga berencana membentuk PAC tandingan jika tim 7 DPD tidak mampu menjelaskan dan mencarikan solusinya. “Kami bukannya mau melawan partai, tapi waktu itu kami hanya minta supaya ditunda sampai tim 7 menjelaskan kenapa calon kami tidak mendapat rekomendasi” pungkasnya.
Terkait rencana sepuluh ranting akan membentuk PAC tandingan, Sekretaris DPC PDI-P Jembrana I Ketut Sugiasa saat dikonfirmasi Minggu (4/1) mengatakan tidak ada rapat saat mengusulkan ke DPD. Mungkin karena waktunya, atau apa saya tidak tahu. Tapi intinya mereka ingin mempertanyakan rekomendasi kenapa yang mendapat dukungan terbanyak justru tidak masuk dalam rekomendasi DPD.
Saat ditanya apa ada titipan, Sugiasa mengakui tidak tahu, namun manurutnya itu juga menjadi pertanyaan besar bagi kader partai, karena dinilai tidak demokrasi dan ada kesan pemotongan-pemotongan kader. “Mereka bukan pembakang, tapi memang terkesan ada blok blok oleh adanya pemotongan. Maka perlu diluruskan melalui konsolidasi, apalagi Jembrana dalam waktu dekat akan ada hajatan pilkada” pungkasnya. MT-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.