Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Ketua DPRD Klungkung Dilaporkan ke Kejati dan Polda Bali, Diduga Selewengkan Dana Bansos Hingga Rp 900 Juta

Metro Bali
single-image

Keterangan foto: Perwakilan masyarakat Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Wayan Muka Udiana (kiri) saat menyerahkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Bali, Selasa (5/3/2019)/MB

Denpasar (Metrobali.com) –

Masyarakat Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang diwakili Wayan Muka Udiana bersama I Made Murta, Selasa (5/3/2019) melaporkan Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru terkait penyalahgunaan dana bansos (bantuan sosial) yang disalurkan untuk perbaikan sejumlah pura di Nusa Penida.

Aduan masyarakat ini dilayangkan kepada sejumlah instansi diantaranya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Bali, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Bali, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Lalu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Polres Klungkung dan BPKP Daerah Kabupaten Klungkung. Tembusan surat aduan ini juga disampaikan ke Jaksa Agung RI, Kepala Bareskrim Mabes Polri serta Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Wayan Muka menjelaskan dana bansos dari Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk pembangunan beberapa pura di Nusa Penida yang difasilitasi oleh Wayan Baru selaku Ketua DPRD Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaannya diduga disalahgunakan.

Bansos diduga diperuntukkan tidak sesuai dengan permohonan sebagaimana proposal yang telah diajukan oleh masyarakat dan terkesan dipaksakan dengan memanipulasi data-data penerima bansos tersebut.

Wayan Muka memaparkan terdapat fakta mengenai penyalahgunaan dana bansos yaitu untuk beberapa bangunan pura yang seharusnya sudah mulai pembangunan/perbaikan karena dana bansos telah dicairkan. Namun sampai saat ini sama sekali belum ada realisasi.

“Sehingga dalam pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pengkaji dan Dinas terkait sangatlah jauh dari perencanaan awal. Bahkan Wayan Baru mencoba mengelabui petugas Tim Pcngkaji dengan cara menunjukkan pura lain yang tidak masuk dalam daftar penerima bansos,” ungkap Wayan Muka dalam penjelasan laporannya secara tertulis.

Baca Juga :
Tujuh Terpidana Makar Jalani Hukuman di Serui

Selain  itu terdapat keganjilan yaitu proses perbaikan/pembangunan pura sangatlah mustahil apabila dilakukan dalam waktu 15 hari dimana proses pencairan bansos tanggal 26 Desember 2018. Namun penyetoran surat pertanggungjawaban harus sudah dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019.

“Faktanya ternyata sama sekali tidak ada proses pembangunan/perbaikan pura sebagaimana tertulis dalam daftar penerima bansos tersebut,” ungkap Wayan Muka.

Ini Lima Pura Yang Diduga Difasilitasi Bansos Fiktif

Lebih lanjut Wayan Muka membeberkan data ada lima objek pura di Kecamatan Nusa Penida yang diduga dana bansosnya disalahgunakan oleh Wayan Baru selaku Ketua DPRD Klungkung yang memfasilitasi bansos tersebut.

Pertama, Paibon Pasek Gelgel Pegatepan Wani dengan alamat Banjar Adat Tulad, Desa Pakraman Tri Wahana Darma, Desa Batukandik dengan dana bansos sebesar Rp 35 juta. Kedua, Pura Dalem Telaga Sakti di Banjar Batuguling, Desa Batukandik, Desa Pakraman Tri Wahana Darma sebesar Rp 36 juta.

Ketiga, pembangunan Bale Gong di Desa Pakraman Gepuh Tanglad dengan dana bansos sebesar Rp 100 juta. Keempat pembangunan / perbaikan Pura Dadia Anya Kenceng di Banjar Cubang, Dusun Cemulik, Desa Sakti sebesar Rp 700 juta. Terakhir pembangunan/perbaikan Pura Paibon Pasek Gelgel di Banjar Adat Pulagan Desa Pakraman Tri Wahana, Desa Kutampi sebesar Rp 27 juta.

Wayan Muka mengungkapkan akibat perbuatan Wayan Baru selaku Ketua DPRD Kabupaten Klungkung yang diduga melakukan penyalahgunaan bansos tersebut, akhirnya masyarakat merasa sangat dirugikan dan kecewa atas sikap yang tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bijaksana.

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, melalui surat Pengaduan Masyarakat ini kami mohon kepada aparat penegak hukum agar dapat diperhatikan, dilakukan pengawasan dan dilakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Baca Juga :
Sasar Rumah Kosong Maling Berhasil Raup Ratusan Gram Emas Dan Uang

Editor: Hana Sutiawati

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.