BERI KETERANGAN – Putu Parwata didampingi wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta memberi keterangan usai rapat paripurna, Rabu (25/8).

Mangupura (Metrobali.com)-

Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. memberi apresiasi kepada Bupati Badung yang melakukan upaya perbaikan terhadap sistem pemungutan pajak. Dengan begitu, pendapatan pajak diyakini akan bertambah.
Hal itu diungkapkan seusai memimpin rapat paripurna yang menagendakan Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Badung 2021, Rabu (25/8/2021). “Pemkab Badung akan memperbaiki sistem pemungutan pajaknya dan ini sedang diproses oleh pemerintah melalui Dispenda,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
Selain perbaikan terhadap sistem pemungutan pajak, Putu Parwata yang saat memberikan statemen didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta mendukung keseriusan pemerintah dalam penanganan covid-19. Pemerintah masih fokus kepada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. “Tadi sudah disampaikan bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan ini, Bupati sudah membuatkan beberapa plan. Itu menjadi perhatian serius Pemkab Badung,” ungkapnya.
Catatan lain yang disampaikan Parwata, dengan belum dibukanya pariwisata atau belum open border, banyak karyawan di sektor pariwisata akan dirumahkan dan sebagainya. Karena itu, pemerintah membuka ruang dalam hal ini bagaimana menghidupkan kembali lembaga pembinaan tenaga kerja (LPK) sehingga bisa menjadi transfer skill atau keterampilan. “Ini nantinya bisa mengolah dirinya sendiri menjadi entrepreneur sehingga ekonomi kerakyatan tadi itu bisa bertumbuh,” tegasnya lagi.
Hal lain, Parwata juga mendukung kebijakan pemerintah terhadap tenaga kesehatan (nakes). Nakes tetap menjadi perhatian. Dananya ditambah 27 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 61 miliar.
Yang terakhir, Parwata mendukung ketegasan Bupati dalam penanganan sampah. Hal ini karena setiap desa, setiap masyarakat memproduksi sampah dan itu mudah-mudahan bisa diolah dengan 3 R itu di masing-masing desa. “Terhadap semua jawaban pemerintah itu akan kami bahas dulu di Dewan sebelum nantinya diambil keputusan,” tegas Parwata yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor kesehatan dan pendidikan tersebut.

 

Editor : Sutiawan