Mangupura (Metrobali.com)-

Kerja keras serta komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pemerintahan baik dan bersih seiring telah dicapainya opini WTP dari BPK RI mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Setelah BPK memberikan opini WTP, kini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menunjuk Kabupaten Badung sebagai salah satu percontohan (pilot projek) implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal tersebut terungkap saat perwakilan dari BPKP Perwakilan Bali menemuai Bupati Badung guna melakukan koordinasi sekaligus menyampaikan surat dari BPKP Pusat terkait kegiatan Percontohan Implementasi SPIP di Kabupaten Badung.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPKP Perwakilan Bali Abd. Rachman Datjong, Kepala Bidang APD Ari Dwikoro Tono, Ak.Mec.Dev, Auditor Madya MV Chinggih Widanarto,SE dan Dra. Ida Kustini. Rombongan dari BPKP Bali tersebut diterima langsung oleh Bupati Badung A.A. Gde Agung bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta, Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung Dewa Made Apramana serta Kabag Humas dan Protokol Badung A.A. Gede Raka Yuda di Puspem Badung, Kamis (14/6) kemarin.

Kepala BPKP Perwakilan Bali Abd. Rachman Datjong mengatakan, pemilihan Kabupaten Badung untuk kegiatan percontohan ini memperhatikan komitmen pimpinan dan seluruh staf yang telah ditunjukkan selama ini dalam menyelenggarakan SPIP dilingkup kerja Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan percontohan ini akan dilaksanakan pada salah satu unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Badung. Selanjutnya, diharapkan unit kerja tersebut dapat mendorong percepatan implementasi SPIP pada unit kerja lainnya di daerah Badung. Dikatakannya, Badung menjadi salah satu dari 400 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditunjuk menjadi pilot projek SPIP. Dan untuk di Bali ditunjuk Badung dan Gianyar.

Disisi lain Rachman memberikan apresiasi kepada Pemkab Badung, karena progres Badung terus meningkat dari discleimer tahun 2009, WDP tahun 2011 dan berhasil meraih WTP di tahun 2012. Ini tidak terlepas dari komitmen Pemkab badung dalam menuntaskan sejumlah permasalahan terutamanya masalah asset tanah di Blusung antara Badung dengan Kodya saat ini sudah clear dengan dibuatkannya MoU yang equal dimana pemerintah Kabupaten Badung telah mengakuai dan menerima bahwa tanah di Blusung merupakan asset Pemkot Denpasar sebagaimana tertera dalam sertifikat demikian sebaliknya Pemkot Denpasar juga mengakui bahwa keberadaan bangunan beserta sistem yang ada merupakan asset milik Pemkab Badung.

Bupati Badung A.A. Gde Agung mengungkapkan bahwa pihaknya beserta segenap jajaran Pemkab Badung mengapresiasi keparcayaan yang diberikan oleh BPKP seraya pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan mempersiapkan SKPD yang akan ditunjuk sebagai pilot projek dari pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Badung. GAB-MB