Keluarkan Rekomendasi Provokatif, AWK Dilaporkan Ke Badan Kehormatan DPD RI

Metro Bali
single-image

 

Denpasar, (Metrobali.com)-

Kisruh kedatangan Anggota DPD RI Arya Wedakarna ke Desa Adat Bugbug, Karangasem tanggal 30 Januari lalu berlanjut pada pelaporan AWK ke Badan Kehormatan DPD RI, hari Kamis, 13 Pebruari 2020 dan yang melaporkannya adalah I Nengah Yasa Adi Susanto, Kerama Br. Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem yang diajak berseteru oleh AWK saat rapat dengar pendapat di Wantilan Desa Adat Bugbug. Jro Ong, demikian Putra dari Jero Kaleran Desa Bugbug, Karangasem ini biasa dipanggil menegaskan bahwa pihaknya melaporkan AWK ke BK DPD RI agar kedepannya anggota DPD ini lebih berhati-hati, lebih sopan dan beretika dalam menyampaikan pandangan atau pendapat di muka umum dan bukan justru memprovokasi masyarakat. Dasar hukum atas pelaporan tersebut adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, pada Paragraf 3 Pengaduan tentang Perilaku Anggota DPD khususnya Pasal 314 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Pimpinan DPD dan/atau Badan Kehormatan.
Adi Susanto yang juga Advokat pada kantor Hukum Widhi Sada Nugraha & Partners ini menyatakan bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran terkait Tata Tertib dan pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh AWK saat pertemuan dengan para pihak yang berselisih paham dan dengan masyarakat Desa Adat Bugbug, Karangasem. Salah satu pernyataan yang dia sampaikan misalnya AWK adalah orang yang paling berani di Bali dan tidak pernah takut pada siapapun, bahkan dia menyatakan akan memaki Gubernur maupun Bupati bila salah dan pernyataan itu sudah tersebar di youtube di menit ke 15;32 yang diunggah oleh AWK. “Bukti rekaman video dari youtube dengan link: https://youtu.be/ROrbnezCQD4 serta bukti surat sudah saya lampirkan pada laporan ke BK DPD RI dan semoga pihak-pihak terkait termasuk Pihak Teradu AWK segera dipanggil, jadi tindakan tersebut juga melanggar ketentuan yang diatur pada Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 khususnya Paragraf 2, Kewajiban Anggota, Pasal 13 huruf g yang menyatakan “anggota berkewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain.”Tambah Adi.
Adi Susanto yang juga sering mengadvokasi Pekerja Migran Indonesia ini menegaskan bahwa tindakan AWK adalah melampui dari tugas, kewajiban dan tanggungjawab seorang anggota DPD sesuai dengan yang diatur di UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tindakan AWK yang ingin menyelesaikan kasus adat tersebut diatas juga tidak menghormati keberadaan suatu lembaga Adat yang bernama Kerta Desa yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Perda 4 tahun 2019 yang menyatakan “Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
Tindakan AWK yang bermaksud menyelesaikan kasus internal dan mengintervensi kemandirian Desa Adat di Bali adalah melampaui dari tugas seorang anggota DPD utamanya pelaksanaan lingkup tugas Komite I sesuai dengan Pasal 83 Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019, dan tindakan AWK yang mengintervensi masalah Desa Adat juga diduga melanggar ketentuan sesuai dengan Bab XIV Kegiatan Anggota di Daerah khususnya Pasal 293 ayat 1 dan ayat 2. Tindakan AWK yang mengatasnamakan DPD mengeluarkan rekomendasi lisan saat pertemuan tanggal 30 Januari 2020 lalu dan akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh para Pihak adalah tindakan yang diduga melanggar ketentuan pada Pasal 306 ayat (1). Jadi rekomendasi lisan dan surat rekomendasi yang akan diterbitkan oleh AWK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak harus dilaksanakan. Tindakan AWK juga diduga memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia khususnya Pasal 15 huruf a dan b. AWK juga diduga melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah khususnya Pasal 5 huruf d, e, f, i, j, k, dan p. “Jadi intinya saya serahkan kepada BK DPD untuk menuntaskan laporan saya ini dan semoga apa yang saya laporkan mendapat keadilan.” Tutup Adi.

Baca Juga :
Waspada...!!!! Banyak Komplotan Pengedar Uang Palsu Beraksi di Jembrana

Editor : Hana Sutiawati

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.