Foto: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kanan) bersama Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (kiri) di acara resepsi pernikahan Jung Angga dan Jung Indah (tengah), Jumat (21/11/2020).

Denpasar (Metrobali.com)-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan stimulus untuk menjaga dan membangkitkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. OJK pun optimis perekonomian Indonesia membaik di tahun 2021.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) Wimboh Santoso usai menghadiri resepsi pernikahan Anak Agung Made Angga Harta Yana dan Anak Agung Beta Rosiana Indah (Jung Angga dan Jung Indah), putri Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya di Jero Anyar Taman Prenem, Jln. Suradipa No 12 A Denpasar, Jumat (21/11/2020).

Wimboh mengungkapkan, OJK mempunyai berbagai kebijakan untuk memberikan ruang bagi para pengusaha dan sektor keuangan untuk bisa bertahan dari dampak pandemi Covid-19. “Itu sudah mulai sejak bulan Maret itu, kebijakan-kebijakan kita keluarkan,” jelasnya.

Berbagai kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Menurut Wimboh, kebijakan ini sudah bisa menahan dampak yang dalam kepada sektor riil dan juga sektor keuangan.

POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan memberikan restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kemudian sejak Juli lalu, ada berbagai kebijakan untuk recovery berupa subsidi dan bansos dari pemerintah agar masyarakat tetap mempunyai daya beli. Jika masyarakat mempunyai daya beli, sektor riil bisa produksinya ada yang membeli seperti barang-barang primer, makan dan minuman, kebutuhan kebutuhan pokok.

Bagi para pengusaha, Pemerintah sudah memberikan subsidi bunga. Bag para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diberikan subsidi bunga 6 persen. Sementara pengusaha yang pinjamannya di atas Rp 500 miliar dibeirkan subsidi lebih kecil yakni sebesar 3 persen.

“(Subsidi bunga lebih kecil yakni) 3 persen tidak ada masalah (bagi pengusaha) tapi dalam nominal gede itu. Bantuan subsidi bunga itu biaya penjaminannya ditanggung pemerintah. Ini semua upaya kita agar UMKM cepat bangkit,” kata Wimboh.

Selain itu, jelas Wimboh, upaya pemerintah dalam menjaga perekonomian ini dilakukan dengan menaruh uang di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)
dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang jumlahnya mencapai Rp 400 triliun.

Pemerintah juga mengeluarkan dana khusus untuk Program Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695 triliun yang targetnya dapat disalurkan sampai akhir tahun. “Ini semua agar apa, agar ekonomi cepat tumbuh,” tegas Wimboh.

Wimbo menyebutkan, melalui upaya itu  perekonomian Indonesia sudah mulai membaik. Awalnya di kuartal kedua, ekonomi Indonesia berada di minum di 5,32  persen. Namun pada kuartal ketiga, kontraksi ekonomi sudah lebih kecil, yakni hanya minus 3,49 persen.

Pihaknya berharap, sampai akhir tahun nanti ekonomi Indonesia bisa terus membaik. Jika misalnya masih minus, diupayakan agar angkanya sangat kecil. “Mudah-mudahan kalau ini bisa cepat recovery dan (semoga) bisa plus,” harapnya.

Wimbo menegaskan, pada 2021 proses recovery ekonomi akan terus berlanjut karena masih ada banyak pengusaha yang masih memerlukan stimulus seperti restrukturisasi kredit. Bahkan pihaknya memutuskan untuk memperpanjang POJK 11 sampai pada bulan Maret 2022.

“Kemarin sudah diajukan sebagai restrukturisasi bisa diperpanjang karena memang diperlukan. Silakan pengusaha datang ke bank untuk minta perpanjangan,” terangnya.

Stimulus ekonomi juga bakal terus dilakukan, termasuk mengenai penjaminan korporasi. Penjaminan korporasi ini tetap dilakukan karena masih memerlukan waktu untuk bangkit. Hak tersebut dikarenakan upaya recovery dilakukan kepada UMKM terlebih dahulu agar kebutuhan primer bisa tetap berjalan.

Sedangkan korporasi sendiri usahanya lebih menitikberatkan pada berbagai kebutuhan sekunder. “Misalnya seperti hotel berbintang kan kebutuhan sekunder. Ini pasti  keyakinan masyarakat nyang menengah ke atas untuk busa liburan lagi, untuk bisa ke mall lagi, ini harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Wimbo berkeyakinan, Desember ini vaksin untuk Covid-19 sudah bisa beredar. Di samping itu di beberapa wilayah juga mulai terlihat aman dari Covid-19.

“Saya sendiri sudah pergi ke mana-mana tidak ada masalah. Saya sudah ke Bali , sudah dua kali. Nanti Desember akan ke Bali lagi, tidak ada masalah. Jadi sudah aman tapi dengan protokol yang ketat,” pungkasnya. (dan)