Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kasus Perkelahian, Kuasa Hukum Menilai Dakwaan JPU Tidak Cermat

Metro Bali
single-image

 

Denpasar (Metrobali.com) –

Kuasa hukum Pranayoga Yudara alias Yoga (19 THN) menilai bahwa Jaksa terlalu bernafsu untuk menahan dan mempidanakan terdakwa tanpa melihat fakta -fakta dalam kejadian serta alasan alasan terjadinya peristiwa hukum sebenarnya. sebab berdasarkan uraian tersebut di atas yang terjadi adalah perkelahian satu lawan satu seperti yang di maksud dalam pasal 184 KUHP bukanlah pasal 351 KUHP. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Penganiayaan ialah perbuatan bersifat ancaman. Jika menggunakan pasal 351 KUHP sangatlah tidak tepat karena penganiayaan tidak pernah terjadi sehingga unsur pasal 351 KUHP tidak terpenuhi karena dalam keterangannya dalam pasal tersebut yang di maksud dengan pengganiayaan. Hal tersebut diungkapkan saat pembacaan Eksepsi terdakwa yang dibacakan oleh Kuasa hukumnya I Putu Pastika Adnyana, SH dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas I Denpasar, Senin (3/2/2020).

“Sejatinya tindak Penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja, Sedangkan fakta-fakta kejadian tersebut menunjuk adanya unsur-unsur perbuatan perkelahian sederhana antara Terdakwa dan Pelapor di area Jogging track Kertalangu, Denpasar. Bahwa semua perbuatan Terdakwa di dalam hal tersebut semata-mata dimaksudkan untuk melindungi diri pemukulan yang diawali oleh Pelapor,” terang Putu Pastika.

Merujuk pada pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sidang yang begitu ramai disaksikan oleh ratusan pendukung Prana Yoga yang terdiri dari keluarga dan teman-temannya ini yang membentangkan aspirasinya dalam sebuah spanduk besar yang isinya memprotes ketimpangan terhadap proses hukum terhadap Yoga sampai harus meringkuk di penjara.

Baca Juga :
PDI Perjuangan ingatkan kader tiru kepemimpinan Jokowi

“Dalam dakwaannya Jaksa dengan tegas menyatakan antara Pelapor dan Terdakwa tidak saling mengenal. Oleh karenanya Jaksa haruslah teliti dalam memberikan petunjuk Pasal yang akan diterapkan oleh penyidik sebagai dasar penentuan perbuatan Pidananya. Jaksa sudah mengesampingkan suatu teori tentang hubungan sebab akibat. Teori CONDITIO SINE QUA NON. Dengan jelas mengatakan adanya hubungan sebab akibat dalam suatu perbuatan, jika menilik dari uraian Dakwaan Jaksa yang mengatakan antara terdakwa dan Pelapor tidak saling mengenal dan tidak ada persoalan manakah mungkin terjadi penganiayaan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa. Disamping itu Jaksa sudah mengabaikan asas ultimum remidium (pemidanaan adalah sebagai jalan terakhir).” ujar Pastika.

Menurutnya, Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain: Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

“Disamping itu, Syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Haruslah batal demi hukum,” tambahnya.

Pihaknya juga menilai Jaksa Penuntut Umum tidak cermat menguraikan kejadian peristiwa sehingga mengaburkan permasalahan sebenarnya. Bahkan didalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Baca Juga :
Pemerintah Suriah Hancurkan Rumah Sebagai "Hukuman Bersama"

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian diatas, perbuatan antara Pelapor dengan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perkelahian satu lawan satu, sehingga konstruksi hukumnya haruslah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak). (hd)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.