Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kajati Tetapkan Tersangka Kasus di Dinas Kebudayaan Bali

Metro Bali
single-image

Denpasar (Metrobali.com)-

Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan satu tersangka pada kasus dugaan penggelembungan anggaran pengadaan barang di Dinas Kebudayaan provinsi tersebut.

“Kami sudah menetapkan satu tersangka berinial KM dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya yang akan diseret,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Putu Gede Sudarma saat dihubungi melalui telepon selulernya di Denpasar, Kamis (30/5).

Penetapan itu setelah pihaknya melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Dia mengaku, belum ada penahanan terhadap tersangka tersebut, namun kasus itu masih terus dalam penyelidikan lebih dalam lagi dengan memanggil beberapa orang saksi.

“Kami akan memanggil kembali lima orang saksi yang dalam pemanggilan sebelumnya sempat mangkir. Jika mereka tetap tidak datang maka akan lakukan pemanggilan secara paksa,” ujarnya.

Rencananya pemanggilan terhadap para saksi itu dijadwalkan akan dilakukan pada pekan depan.

Menurut Sudarma, sesuai Pasal 21 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyidikan, jika ada pihak yang berusaha menghalangi upaya pemberantasan korupsi dapat dikenakan ancaman pidana minimal tiga tahun penjara.

Seperti diketahui kasus dugaan penggelumbungan anggaran proyek pengadaan barang itu adalah untuk peralatan sound system di Taman Budaya Denpasar yang diperkirakan merugikan negara sampai Rp1 miliar.

Kasus tersebut terkuak setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali dan NTB yang menyatakan terdapat sekitar 15 kasus dugaan penyimpangan pemakaian anggaran di Bali.

Salah satu kasus dugaan hasil audit BPKP itu adalah penyimpangan penggelembungan anggaran sound system Taman Budaya Denpasar.

Kasus tersebut sempat menjadi sorotan namun dibantah oleh Kepala Dinas Kebudayaan beberapa waktu lalu. INT-MB

Bagikan :
Baca Juga :
XL Beri Bonus Khusus Pengguna Hak Suara
3 Comments
  1. Avatar
    kucing rabies 6 years ago
    Reply

    yang diatas nya bagaimana??? jadi,berita yg di BP sebelumnya yang sempat dicounter oleh humas pemprov itu bukan berita bohong kan??? hehehehhehehehe….. yg rakus ditangkap saja semua… selamatkan art centre dr projek prestisius tanpa hasil…. alat china kok mahal sekali…. dan sampe sekarang tidak ada pernah dipakai karena kurang bagus :p

  2. Avatar
    Pak yoga 6 years ago
    Reply

    Pengadaan barang dan jasa sistem satu atap jg harus di selidiki,rawan mark up dan ada potensi kong x kong.

    • Avatar
      Ketut Bali 6 years ago
      Reply

      Mari kita kedepankan Asas Praduga, dan berikanlah aparat penegak Hukum bekerja sesuai Tupoksinya,*

Leave a Comment

Your email address will not be published.