Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kabar Dari ”Widya Candra” Rabu Malam

Metro Bali
single-image

Jakarta (Metrbali.com)-

Hingga saat ini, status kelima orang tersebut masih sebagai terperiksa, dan akan dilakukan pemeriksaan 1×24 jam terlebih dahulu, kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat melakukan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Pernyataan itu bukan pernyataan kasus biasa, melainkan kasus mengagetkan bagi masyarakat, pasalnya bukan apa-apa dari kelima orang yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, salah satunya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berinisial AM.

AM tertangkap tangan dari rumah dinasnya di Perumahan Widya Chandra bersama CHN dan CN, yang diduga tengah memberikan suap terkait dengan sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Barang buktinya berupa uang dolar Singapura yang nilainya antara Rp2 miliar sampai Rp3 miliar.

Penangkapan orang nomor satu ranah konstitusi itu terjadi pada Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

KPK juga menangkap dua terperiksa lainnya di salah satu hotel di Jakarta Pusat, yakni inisial HB seorang kepala daerah dan DH dari pihak swasta.

Aksi tangkap tangan oleh KPK terhadap pejabat tinggi negara itu, merupakan yang keduakalinya setelah sebelumnya menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dari kediamannya juga.

Saat ini publik menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik KPK dalam waktu 1×24 jam, pernyataan baru apa yang akan disampaikan oleh komisi yang ditakuti oleh para koruptor tersebut.

“Tangkap tangan dilakukan di Widya Chandra, penyidik menyita uang dolar Singapura, perkiraan sementara, senilai dua hingga tiga miliar rupiah,” ujar Johan.

Johan menjelaskan, uang senilai sekitar Rp3 miliar tersebut diduga merupakan pemberian CHN dan CN kepada AM yang diduga terkait sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Baca Juga :
Seknas Jokowi NTT Gelar Aksi Sejuta Lilin

Ia mengatakan, penyidik KPK menangkap tangan beberapa orang di komplek Widya Chandra pada pukul 22.00 WIB, dan menahan Ketua MK berinisial AM, serta anggota DPR berinisial CHN, dan seorang pengusaha berinisial CN.

Setelah penangkapan di wilayah Jakarta Selatan tersebut, kata Johan, penyidik KPK juga menangkap dua orang lainnya di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat.

“KPK menahan dua orang dengan inisial HB yang merupakan kepala daerah dan DH yang merupakan pihak swasta,” ujar Johan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, lima orang yang ditangkap KPK pada Rabu malam (2/10) tersebut, dua orang di antaranya adalah wanita.

Johan juga menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diduga terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

“Tangkap tangan KPK terkait sengketa pilkada di Kalimantan di kabupaten Gunung Mas,” katanya.

“Penyidik juga menangkap tangan di satu hotel di Jakarta Pusat atas inisial HB (Hambit Bintih) seorang kepala daerah dan DH dari swasta,” tambah Johan.

Hambit Bintih dan pasangannya Arthon S Dohong merupakan bupati petahana Gunung Mas yang sedang menghadapi sidang perselisihan hasil pilkada Gunung Mas 2013 di MK dengan tuduhan politik uang.

Namun Hambit Bintih didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga berbeda asal partai dengan Akil Mochtar yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.

Bentuk Majelis Kehormatan Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan akan segera membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar.

“Kami menunggu perkembangan yang ada. Kami menghimpun informasi. Dan sambil menunggu perkembangan kami mengambil langkah membentuk Majelis Kehormatan dalam rangka untuk memeriksa kasus ini (dugaan suap AM),” kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bersama seluruh jajaran Hakim Konstitusi dalam konferensi pers di Gedung MK, Kamis dini hari.

Baca Juga :
Mega: PDIP Belum Tentukan Cagub Bali

Menurut Hamdan, Majelis Kehormatan yang dibentuk akan beranggotakan salah satu Hakim Konstitusi, salah satu pimpinan Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara dan guru besar senior bidang hukum.

“Kami masih mencoba menghubungi orang-orang yang tepat masuk dalam Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan akan dibentuk dalam waktu dekat,” ujar dia.

Majelis Kehormatan tidak akan mengganggu upaya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya Majelis Kehormatan hanya akan memeriksa dalam ranah etik hakim.

Hamdan menjelaskan putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan dapat berupa bebas tanpa tuduhan, peringatan, peringatan keras, hingga diberhentikan dengan tidak hormat.

“Majelis Kehormatan tidak ada kaitan dengan proses hukum AM. AM sendiri belum dinonaktifkan, kami masih melihat perkembangan,” ujarnya.

Hamdan Zoelva juga mengatakan kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dugaan suap tidak akan mengganggu seluruh persidangan yang saat ini sedang ditangani lembaga tersebut.

“Saya ingin menyampaikan persidangan dan perkara di MK tetap berjalan. Hanya saja kami akan melakukan koordinasi waktu, namun persidangan tetap dilakukan sesuai hari yang telah dijadwalkan,” kata Hamdan.

Dari website MK disebutkan jika AM sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, pernah juga menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2009, Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan) periode 2004-2006.

Selain itu pernah menjadi Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI, Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI. AN-MB

Bagikan :
8 Comments
  1. Avatar
    putra 6 years ago
    Reply

    Barangkali udah beberapa pilkada dia memenangkan kandidat yg bayar. !! Bgmn dgn pilgub bl ?

    • Avatar
      banteng merah 6 years ago
      Reply

      Beneh to bli putra!

    • Avatar
      kumplir 6 years ago
      Reply

      Keputusan Pilgub Tabanan saja belum sepenuhnya bisa diterima ?

    • Avatar
      putry 6 years ago
      Reply

      @omputra,,,tdk dibawa ke MK jg pas2an sdh klh itu cm akal2an arteria dahlan sj spy dpt uang urunan dr para bupati partai dan kader2 pdip, iseng2 uang sakulah slm jd tim kalah nya pas2an,,,hehehe mau sj di bodoh2in sm orng goblok tp mmg dsr sontoloyo sih,,,,

    • Avatar
      nyoman 6 years ago
      Reply

      barisan sakit hati kyknya lgi menghibur diri ni, dsr otak dodol, pikiran sdh kalut pantesan sll klh, tdk thu mslh asal ngejeplak sj, yg dilaporkan dulu itu oleh AD adalah kpu bukan pastikerta, pastikerta cm jd saksi sj,,cm mendampingi sj,,,klo hambit bintih(bup gunung mas) itu yg menyuap AM partai apa ya??????

  2. Avatar
    banteng merah 6 years ago
    Reply

    Jangan jangan hasil senketa pemilukada Bali kemarin yang dimenangkan pastikerta juga karena suap menyuap apalagi mereka punyak banyak uang untuk itu disamping itu partainya juga se aliran klop dah kurupsi terrrruuuuuuuuus

  3. Avatar
    putry 6 years ago
    Reply

    jangan2 klo hsl sengketa sebelumnya di masalahkan akn semakin terbongkarlah kasus2 seperti cek mundur oleh bup tabnn, pembagian vixion utk kep desa dan vario utk kelian ds adat di bll, pencoblosan 100 suara oleh godogan di tps nya dw sukrawan,,smg baliku ttp damai suksme,,

  4. Avatar
    Laskar Peceng-Perot 6 years ago
    Reply

    Jangan-jangan artinya prasangka yang belum tentu kebenarannya, belajarlah sebagai kodrat manusia agar bisa mengetahui sesuatu yang pasti, begitu juga pertanyaan harus dicari kebenaranya bukan disimpan menjadi kebencian.

Leave a Comment

Your email address will not be published.