“Baik asosiasi, serikat, masyarakat, bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kepada kementerian, maupun DPR. Ini yang ditunggu itu justru,” kata Presiden di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya kritikan yang diutarakan sejumlah pihak, khususnya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Presiden menyampaikan bahwa omnibus law itu masih berupa rancangan.

“‘Wong’ satu per satu belum dilihat sudah dikritik, ini belum undang-undang ‘lho’ ya,” kata Presiden.

Kepala Negara menekankan pemerintah membuka seluas-luasnya masukan masyarakat terkait pembahasan omnibus law, melalui kementerian-kementerian terkait.

Dia meyakini DPR RI juga akan membuka seluas-luasnya masukan yang mungkin dapat disampaikan melalui dengar pendapat.

“Kita ingin terbuka. Baik DPR maupun kementerian, menerima masukan-masukan, mendengar masyarakat,” ujar Presiden. (Antara)