Jokowi: reformasi agraria prioritas

“Kebijakan prioritas ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di tahun 2017. paling pertama adalah masalah reformasi pertanahan mengingat masih banyak tanah yang dipegang hanya oleh satu orang,” kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2).

Menurut Presiden, saat ini 55,5 peersen aset negara dikusai pihak-pihak tertentu sedangkan banyak rakyat tidak memiliki tanah atau tanah yang ditempati belum berstatus hukum.

“Ada satu orang yang pegang 300 ribu hektar, ada yang 700 ribu hektar, bahkan ada yang tiga juta hektar. sedangkan petani ada yang tidak memiliki lahan dan hanya buruh tani. Yang memiliki juga pun rata-rata seperempat hektar. Ini data yang kita punyai,” tegas Presiden.

Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan sehingga rasio kesenjangan dapat terus diturunkan. Dari 106 juta bidang tanah yang dimiliki pmerintah, ternyata baru 46 juta hektar yang bersertifikat dan separuh lebih lainnya belum bersertifikat.

“Artinya rakyat menduduki sebuah lahan tetapi status hukumnya tidak ada. Saya sudah perintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil agar setiap tahun menyelesaikan sertifikat tanah dari 500 ribu per tahun menjadi lima juta sertifikat tahun 2017, tujuh juta pada tahun 2018 dan sembilan juta sertifikat pada tahun berikutnya untuk diberikan kepada rakyat.

Menyangkut jumlah juru ukur yang kurang, menurut Presiden, hal itu bukan urusannya dan telah memerintahkan kepala BPN menggunakan berbagai jurus untuk memenuhinya.

“Sekarang sedang direkrut juru ukur swasta, silahkan saja tidak apa-apa. Saya tadi mendapat laporan dari pak Sofyan jumlah juru ukur sudah bertambah masing-masingi 900 orang dalam dua tahun terakhir dari sebelumnya yang hanya 1.000 orang,” ujarnya.

Juru ukur tanah di tanah air, ujarnya akan ditambah hingga mencapai 9.000 hingga 10.000 orang sehingga bisa menyelesaikan lima juta, tujuh juta maupun sembilan juta sertifikat dalam setahun,” katanya.

Presiden menandaskan, dengan program tersebut rakyat menjadi owner (pemilik), dan rakyat memiliki sesuatu yang berharga yakni sebidang tanah karena tanah adalah permulaan dari segalanya.

“Saat ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektar tanah. Ini dari tanah tidak produktif dan diambil alih oleh pemerintah. Tanah ini akan dibagi-bagi skema-skema khusus. Entah untuk rakyat, koperasi maupun untuk Muhammadiyah, dengan catatan lahan ini harus produktif dan tidak bisa dijual lagi,” katanya.

Kepala Negara menegaskan, percuma jutaan hektar tanah tersebut dibagi, jika akhirnya dijual kembali dan dibeli oleh orang yang sebelumnya telah menguasainya.

“Kuncinya tanah ini tidak boleh dijual karena akan pecuma. Saya sering bertmu dengan rakyat dan bertanya apakah mereka memiliki tanah, rumah maupun warung, dan ternyata sudah dimili puluhan tahun tetapi tidak punya status hukum,” kata Jokowi.

Presiden meminta semua pihak tidak berpendapat keliru karena redistribusi lahan yang dilakukan bukan mengambil hak orang kaya dan kemudian diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan.

“Jadi lahan-lahan ini sudah diberikan, tetapi tidak digunakan, sehingga diambil alih oleh negara dan dijadikan barang yang memiliki status legal. Jika dijual kita akan ambil kembali” katanya.

Dia menambahkan, hampir semua negara kaya memulai perjalanannya hingga menjadi negara maju dari reformasi agraria sebagai masalah mendasar, sehingga rakyat memiliki hak yang jelas atas tanah yang ditinggali.  Sumber : Antara