Muhammad Isnur

Jakarta (Metrobali.com)-

Jaringan Advokasi Peduli Anak mengharapkan pemerintah tegas dan memperkuat komitmennya melindungi hak-hak anak di Indonesia agar dapat bertumbuh dengan baik dan terlindungi hak-haknya.

“Kami berharap Presiden Joko Widodo dan jajaran kementrian terkait dapat mengetahui fakta bahwa masih banyak anak menjadi korban diskriminasi, dan pemerintah mengambil langkah tegas memajukan perlindungan anak,” kata Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur saat perayaan Hari Anak Internasional oleh Jaringan Advokasi Peduli Anak di LBH Jakarta, Sabtu (22/11).

Jaringan Advokasi Peduli Anak ini terdiri dari LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Conference on Religion and Peace, Yayasan Pulih dan Satgas Perlindungan Anak.

Dia menjelaskan di Indonesia masih banyak kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perlindungan anak terutama mereka yang minoritas.

“Sangat banyak di kelompok minoritas, hak anak ini tercabut haknya, mereka tidak mendapat hak akte kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak sah misalnya salah satu orang tuanya masih menganut kepercayaan yang berbeda,” katanya.

Selain itu, masih banyak anak-anak salah didik, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.

“Karena idenditas mereka sebagai minoritas, mereka diperlakukan berbeda, mengalami kekerasan, teman-temannya mengucilkan mereka,” ujarnya.

Dia mengatakan kekerasan anak di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dan Kota Layak Anak yang dicanangkan pemerintah belum maksimal.

“Di media baik cetak ataupun elektronik, banyak memuat berita tentang kekerasan anak, terutama kekerasan seksual, kekerasan fisik di sekolah seperti pukul, tampar. Penelantaran anak karena kedua orang tua ribut,” ujarnya.

Menurut dia, kalau kekerasan seksual terhadap anak banyak diberitakan di media atau ditemui di masyarakat, kemungkinan kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak pasti lebih banyak seperti gunung es yang belum terungkap.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah memaksimalkan semua regulasi, aturan yang telah dibuat tentang perlindungan anak serta memperkuat pengawasannya baik di jajaran kementrian, komisi ataupun masyarakat.

“Negara jangan sampai salah mencetak generasi masa depan, generasi kekerasan, generasi yang diskriminasi. Kekerasan ini tidak lepas dari proses mereka belajar dari kecil, dari lingkungan sekolah, masyarakat. Kami ingin menghentikan proses perputaran kekerasan yang ditularkan ke anak-anak,” katanya. AN-MB