Foto Aksi di DPRD 25 Agustus 2016 (1)

Dalam masa aksi di Gedung DPRD Bali tempo hari lalu itu, bendera Merah Putih dipasang lebih tinggi dari bendera ForBali. Itulah bentuk hormat kami sebagai bangsa Indonesia terhadap negara dan Ibu Pertiwi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Meskipun hari kerja, lebih dari tiga puluh ribu massa memenuhi pelataran bahkan juga di Gedung DPRD Bali pada aksi tolak reklamasi Teluk Benoa yang dipimpin langsung Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Kamis, 25 Agustus 2016 yang lalu. Keriuhan yel-yel dan lagu “Bali Tolak Reklamasi” bergema dalam aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa membakar semangat massa dari desa-desa adat yang hadir dari berbagai penjuru Bali.

 Namun, alih-alih menindaklanjut aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa, Pemerintah Provinsi Bali baik pihak Gubernur maupun DPRD Bali yaitu Wakil Ketua DPRD Bali, Sugawa Korry dan beberapa pihak justru mencari-cari kesalahan dari aksi Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (25/8). Gubernur maupun DPRD Bali yaitu Wakil Ketua DPRD Bali, Sugawa Korry dan beberapa pihak tersebut menuding aksi tolak reklamasi merendahkan Bendera Merah Putih, menuding bendera Merah Putih dikibarkan sejajar dengan bendera ForBALI dan yang terakhir adalah tudingan mengganti bendera Merah Putih dengan bendera lain.

 Tudingan kepada aksi tanggal 25 agustus 2016 tersebut menuai reaksi dari Endra Datta, Putra Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. Sebagai Putra Veteran, Endra Datta yang terlibat pada tiap aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa tersebut menyatakan akan ada di garda depan jika ada pelecehan simbol Negara. “Tidak ada yang mengganti bendera Merah Putih dengan bendera apapun dan tidak ada tindakan massa aksi yang melecehkan simbol Negara seperti yang dituduhkan tersebut. Saya justru menilai patriotisme membela ibu pertiwi sedang ditunjukkan oleh rakyat Bali yang sedang melakukan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Jika ada tindakan yang merendahkan simbol Negara, saya pribadi akan berada di garda depan untuk melawannya. Tetapi faktanya memang tidak ada tindakan melecehkan simbol Negara yang dituduhkan sehingga tidak berlebih jika saya katakan tuduhan itu terlalu mengada-ada. Lupa tanggung jawab tapi mencari-cari kesalahan rakyat. Harusnya kerjakan apa yang menjadi tanggungjawabnya” Ujar Putra Veteran I Made Wijakusuma.

 Bendesa Buduk, Ida Bagus Ketut Purbanegara juga membantah tuduhan yang dilontarkan, menurutnya meraka yang tidak mengetahui fakta tapi asal ngomong. “Tidak ada warga adat yang juga massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa yang merendahkan Bendera Merah Putih dan mensejajarkannya dengan bendera manapun. Fakta menunjukkan bahwa, pada aksi tanggal 25 Agustus, posisi Bendera Merah Putih berkibar berada diatas bendera ForBALI, bukan sejajar. Kami memiliki dokumentasi baik foto maupun video yang menunjukkan secara jelas bahwa tidak ada tindakan mensejajarkan Bendera Merah Putih dengan Bendera ForBALI ataupun merendahkan. Saat simakrama di Polda Bali (31/8) hal itu juga sudah dijelaskan juga oleh ForBALI. Jadi, jangan asal bicara saja, terutama Wakil Ketua DPRD Bali, sudah meninggalkan rakyatnya sekarang menebar fitnah menghancurkan perjuangan rakyat untuk tolak reklamasi Teluk Benoa” ujar Purbanegara.

 Berbagai tuduhan yang dialamatkan ke aksi tolak reklamasi yang dipimpin langsung oleh Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali dinilai sebagai mengalihkan isu dan perhatian publik terhadap persoalan yang sebenarnya dihadapi rakyat. “Tidak ada yang mengganti bendera Merah Putih dengan bendera apapun, dan jangan pernah pertanyakan jiwa nasionalisme kami. Rakyat yang bergerak dibawah komando Pasubayan Desa Adat ini justru memiliki rasa nasionalisme yang tidak patut dipertanyakan lagi. Desa Adat di Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa ini sedang membela tanah air tumpah darahnya. Perjuangan penyelamatan Teluk Benoa adalah bagian dari upaya menyelamatkan pesisir Nusantara dari kerakusan. Ini adalah bentuk nasionalisme sejati. Seharusnya mereka malu membiarkan rakyatnya berjuang sendirian selama hampir empat tahun ini untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Jangan lagi mengalihkan perhatian dan jangan lari dari tanggung jawab” ujar Koordinator Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Wayan Swarsa.

 “Kami, rakyat Bali, dengan tulus mendatangi rumah rakyat. Kami bersurat resmi kepada DPRD Bali agar ditemui. Sebaiknya DPRD bercermin dan kembali menjadi wadah aspirasi rakyat, dan bukan terus menerus mencari-cari kesalahan rakyat Bali, karena semangat Puputan rakyat Bali untuk membela tanah airnya saat ini tidak pantas diragukan dan tidak lagi bisa dinegosiasikan”, Ujar I Wayan Swarsa yang juga Bendesa Adat Kuta.

 Belakangan ini, gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa yang dikomandoi oleh Pasubayan Desa Pakraman/Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa sedang mendapatkan serangan dari berbagai pihak salah satunya kriminalisasi terhadap aktivis ForBALI yang dilakukan oleh Pospera yang ternyata di dalamnya berisikan tokoh yang merupakan pegawai dari PT. TWBI, perusahaan yang hendak melakukan reklamasi di Teluk Benoa. RED-MB