sudikerta 3

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua DPD I Partai Golkar Bali I Ketut Sudikerta menyatakan kesiapannya jika DPD I dan DPD II  se- Indonesia menjadi saksi jika jalur islah batal ditempuh.

Saat ini proses islah yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie (Ical) VS kubu Agung Laksono belum mendapatkan titik temu. Sudikerta pun memastikan apabila nantinya tidak terjadi kesepakatan pihaknya siap maju menuju proses hukum.

“Kami sudah mengadakan pertemuan dengan DPD I seluruh Indonesia mereka mengatakan siap menjadi saksi dipersidangan untuk kubu Aburizal Bakrie. Dan seluruh ketua DPD baik I maupun DPD II sudah menyepakati munas yang sah itu munas yang digelar di Bali bukan di Ancol,” jelasnya, dihubungi via ponsel, di Denpasar, Selasa (20/01).

Bahkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah barang bukti sebanyak satu mobil truk. Kenapa bisa mencapai satu mobil truk, dijelaskan Wakil Ketua Forum DPD I se-Indonesia ini, pihaknya menyiapkan file-file yang memang dimiliki oleh seluruh DPD I dan DPD II se-Indonesia, sehingga dicapailah sebanyak satu buah mobil truk.

“Sudah kami siapkan 1 truk besar yang merupakan barang bukti seluruh DPD. Jika satu DPD I terdiri dari beberapa DPD II bayangkan berapa banyaknya DPC makanya satu truk besar, intinya kami siap jadi saksi di pengadilan,” tandas Sudikerta.

Bahkan apabila dalam sidang nanti kubunya kalah pun, ditegaskan Sudikerta pihaknya dalam hal ini kubu Ical siap merapat ke kubu Agung Laksono. Begitu juga sebaliknya.

“Mari kita selesaikan lewat Pengadilan karena akan mengikat final kalau islah tidak ada yang menang tidak ada yang kalah, yang kalah di Pengadilan kami siap bergabung, begitu juga sebaliknya mereka kalau kalah siap bergabung dengan kami gak,” tegas Wakil Gubernur Bali ini.

Sudikerta kembali menjelaskan, jika Musyawarah Nasional (Munas) yang sah adalah Munas yang digelar di Bali karena sudah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai, dan sesuai dengan Juklak (petunjuk pelaksanaan) serta Jukni (petunjuk teknis) Partai Golkar.

Bahwasanya, Munas Bali itulah yang sah dan yang melahirkan pengurus partai Golkar periode tahun 2014 hingga tahun 2019 mendatang.

“Saat ini pemerintah juga masih mengakui Munas Riau, artinya yang sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar ya bapak Abu Rizal Bakrie, karena kepengurusan Munas di Riau itu sampai akhir Desember 2015 mendatang, artinya ARB masih sah menjadi ketua umum partai Golkar,” pungkas Sudikerta.SIA -MB