Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

IPW : Hukum di Tanah Air Sudah Terbeli

Metro Bali
single-image

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan hukum di Tanah Air sudah terbeli.

“Kasus ini menunjukkan hukum sudah terbeli dan tidak ada lagi panutan di negeri ini,” katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis (3/10) dinihari.

Dikatakan, MK sebagai lembaga tinggi negara yang diharapkan menjadi garda terdepan pengawal tertinggi konstitusi pun tidak bisa diharapkan lagi.

Ia menambahkan negeri ini seperti sudah tidak punya harapkan untuk menegakan hukum dan konstitusinya.

“Tiga tahun lalu pakar hukum tata negara Refli Harun pernah membongkar suap menyuap di MK. Saat itu banyak orang yang mencibirkan dan memaki Refly,” katanya.

Selain itu, kata dia, adanya penangkapan itu menunjukkan bahwa mafia dan praktik mafia sudah masuk begitu jauh dalam kehidupan elit dan pejabat tinggi negara.

Terlepas dari hal itu, IPW tetap memberi apresiasi kepada para penyidik polri yang bekerja di KPK yang sudah berani dan bersikap profesional melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua MK.

Operasi tersebut menunjukkan sikap konsisten para penyidik polri di KPK dalam memberantas korupsi dan melakukan penegakan supremasi hukum.

“IPW berharap kasus ini menjadi tonggak bagi para penyidik polisi dan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan lagi di lembaga-lembaga tinggi negara agar ada efek jera bagi para pejbat yang hendak bermain-main dengan korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial AM yang diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Penyidik menangkap tangan beberapa orang di kompleks Widya Chandra, dengan inisial AM, CHN, dan CN,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Baca Juga :
PPATK: Suap "Dwelling Time" Libatkan Beberapa Kementerian

Johan mengatakan, AM merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara CHN seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan CN seorang pengusaha. AN-MB

Bagikan :
4 Comments
  1. Avatar
    laskar warna warni 6 years ago
    Reply

    selamat buat akil moctar,sudah tangkap tangan dari kpk mengenai kasus sengketa pilkada…….

  2. Avatar
    aumm@n 6 years ago
    Reply

    Hukum yang tidak dapat dibeli hanya HUKUM ALAM

  3. Avatar
    kumplir 6 years ago
    Reply

    Ironisnya mereka yang mempermainkan hukum adalah orang yang mengerti hukum dan berkecimpung di masalah tersebut. Uang sudah menjadi tolok ukur dari keputusan suatu perkara.

  4. Avatar
    PY 6 years ago
    Reply

    tetap memberikan selamat kepada BOS..

Leave a Comment

Your email address will not be published.